Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kalimantan Barat menyerahkan 40.957 sertifikat tanah kepada warga yangyang menguasai dan mengelola tanah itu demi kepastian hukum.
"Untuk Kalbar sudah diserahkan sebanyak 40.957. Ke depannya kami akan lebih meningkatkan lagi percepatan pendaftaran tanah sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum semua masyarakat terhadap tanahnya itu dapat lebih terjamin," kata Plt Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalbar Sri Puspita Dewi di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan bahwa pihaknya akan menargetkan untuk agar semua jajaran BPN se-Indonesia untuk melaksanakan semua pendaftaran tanah sehingga lengkap di tahun 2023.
Dia menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia siap menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat sejumlah 1.552.450 sertifikat yang terdiri dari sertifikat PTSL sebanyak 1.432.751 dan sertifikat redistribusi tanah secara luring dan daring sebanyak 119.699.
Kemudian, BPN Kalbar telah menghadirkan 500 orang di Auditorium Untan Pontianak untuk diserahkan sertifikat tersebut. Sertifikat yang terdiri dari 32.896 sertifikat PTSL dan 8.061 sertifikat distribusi tanah.
Selain itu, Sri menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalbar, seluruh jajaran, serta semua kepala daerah kabupaten/kota yang telah mendukung dalam percepatan tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada gubernur, seluruh jajaran serta semua kepala daerah kabupaten/kota dan juga yang telah mendukung terkait bagaimana percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini kami laksanakan," tuturnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyampaikan kembali sesuai arahan Presiden RI bahwa kalau ada yang mau menyekolahkan atau mau digunakan untuk usaha atau bisnis, harus diperhitungkan benar-benar.
"Apakah nanti bisa dikembalikan cicilannya, jangan sampai pinjam uang untuk bayar uang muka kendaraan, kemudian duit habis, jadi tidak bisa bayar angsuran akhirnya tanah atau rumah di sita itu masalah," katanya.
Pada kesempatan itu, Sutarmidji memberikan apresiasi kepada BPN Kalbar yang telah menyerahkan 40.957 sertifikat. Dia juga berharap agar tiga tahun ke depan seluruh persen tanah sudah tersertifikatkan sebanyak 120 juta seluruh Indonesia dan sekarang sudah tersetifikatkan mencapai 100 jutaan se Indonesia.
"Ini kerjaan tidak gampang, karena perlu juru ukur yang banyak dan medan tak gampang sehingga kita apresiasi kinerja BPN di seluruh Indonesia termasuk Kalbar Bayangkan dalam waktu 6 sampai 7 tahun bisa melahirkan 60 juta sertifikat dan sekarang sudah mencapai jutaan. Masih ada 26 juta yang belum disertifikatkan dengan target tiga tahun lagi selesai," katanya.
Baca juga: Pemkab Kapuas Hulu serahkan 605 sertifikat tanah warga Selimbau
Baca juga: Pontianak ajukan penerbitan sertifikat tanah terkait penertiban aset
Baca juga: Cornelis laksanakan reses serap aspirasi permasalahan sertifikat tanah di Landak
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Untuk Kalbar sudah diserahkan sebanyak 40.957. Ke depannya kami akan lebih meningkatkan lagi percepatan pendaftaran tanah sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum semua masyarakat terhadap tanahnya itu dapat lebih terjamin," kata Plt Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalbar Sri Puspita Dewi di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan bahwa pihaknya akan menargetkan untuk agar semua jajaran BPN se-Indonesia untuk melaksanakan semua pendaftaran tanah sehingga lengkap di tahun 2023.
Dia menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia siap menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat sejumlah 1.552.450 sertifikat yang terdiri dari sertifikat PTSL sebanyak 1.432.751 dan sertifikat redistribusi tanah secara luring dan daring sebanyak 119.699.
Kemudian, BPN Kalbar telah menghadirkan 500 orang di Auditorium Untan Pontianak untuk diserahkan sertifikat tersebut. Sertifikat yang terdiri dari 32.896 sertifikat PTSL dan 8.061 sertifikat distribusi tanah.
Selain itu, Sri menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalbar, seluruh jajaran, serta semua kepala daerah kabupaten/kota yang telah mendukung dalam percepatan tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada gubernur, seluruh jajaran serta semua kepala daerah kabupaten/kota dan juga yang telah mendukung terkait bagaimana percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini kami laksanakan," tuturnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyampaikan kembali sesuai arahan Presiden RI bahwa kalau ada yang mau menyekolahkan atau mau digunakan untuk usaha atau bisnis, harus diperhitungkan benar-benar.
"Apakah nanti bisa dikembalikan cicilannya, jangan sampai pinjam uang untuk bayar uang muka kendaraan, kemudian duit habis, jadi tidak bisa bayar angsuran akhirnya tanah atau rumah di sita itu masalah," katanya.
Pada kesempatan itu, Sutarmidji memberikan apresiasi kepada BPN Kalbar yang telah menyerahkan 40.957 sertifikat. Dia juga berharap agar tiga tahun ke depan seluruh persen tanah sudah tersertifikatkan sebanyak 120 juta seluruh Indonesia dan sekarang sudah tersetifikatkan mencapai 100 jutaan se Indonesia.
"Ini kerjaan tidak gampang, karena perlu juru ukur yang banyak dan medan tak gampang sehingga kita apresiasi kinerja BPN di seluruh Indonesia termasuk Kalbar Bayangkan dalam waktu 6 sampai 7 tahun bisa melahirkan 60 juta sertifikat dan sekarang sudah mencapai jutaan. Masih ada 26 juta yang belum disertifikatkan dengan target tiga tahun lagi selesai," katanya.
Baca juga: Pemkab Kapuas Hulu serahkan 605 sertifikat tanah warga Selimbau
Baca juga: Pontianak ajukan penerbitan sertifikat tanah terkait penertiban aset
Baca juga: Cornelis laksanakan reses serap aspirasi permasalahan sertifikat tanah di Landak
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022