Bupati Kapuas Hulu Kalimantan Barat Fransiskus Diaan berharap agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
"APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. dan harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural," kata Fransiskus Diaan, saat penyerahan Dipa APBN Tahun 2023, di Kantor KPPN Putussibau Kapuas Hulu, Jumat sore.
Disampaikan Fransiskus, pada saat penyerahan Dipa Tahun 2023 beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, namun ekonomi Indonesia termasuk yang terbaik.
Meskipun demikian, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan anggaran di Tahun 2023 agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Dia menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II Tahun 2022 tumbuh 5,44 persen dan di kuartal III tumbuh lebih baik, yaitu di angka 5,72 persen.
Menurutnya, Klkhusus Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III-2022 mengindikasikan keberhasilan pemulihan ekonomi, yaitu tumbuh sebesar 6,48 persen.
"Secara kumulatif Triwulan III-2022 terhadap kumulatif Triwulan III-2021, ekonomi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen," ucapnya.
Dikatakan Fransiskus, meningkatnya rata-rata produksi komoditas unggulan Triwulan III-2022 dibandingkan dengan Triwulan II-2022 membuat ekonomi tumbuh 1,15 persen.
Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan III-2022 mencapai Rp64.218,70 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp37.295,06 miliar.
"Volume perdagangan kita juga disampaikan terus tumbuh hingga mencapai 58 persen dan kita mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut, ini juga sesuatu yang harus kita syukuri," kata Fransiskus.
Namun sesuai pesan Presiden Jokowi, kata Fransiskus, kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati.
Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja.
"Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of crisis, bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada," katanya.
Selain itu, menurut dia strategi dalam merespons tantangan ekonomi global, tergambar dalam APBN Tahun 2023 yang menempatkan APBN diantaranya sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.
Dia juga mengatakan bahwa Pemerintah daerah juga memiliki andil dalam memastikan distribusi dan pasokan yang ada di daerah masing-masing sehingga harga terkendali.
Untuk itu, kata Fransiskus, APBN Tahun 2023 difokuskan pada enam kebijakan yaitu penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
"Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," jelasnya.
Kemudian, APBN juga untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Selanjutnya, untuk revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi," pintanya.
Serta yang terakhir, kata Fransiskus yaitu pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
"Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat dari semua pihak," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fransiskus juga meminta kepada seluruh satuan kerja dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengendalikan dan mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, tidak terjebak rutinitas, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM.
"Saya harapkan percepatan realisasi belanja di APBN maupun APBD tahun 2023 dapat dilakukan oleh satuan kerja dan OPD," pesan Fransiskus.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. dan harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural," kata Fransiskus Diaan, saat penyerahan Dipa APBN Tahun 2023, di Kantor KPPN Putussibau Kapuas Hulu, Jumat sore.
Disampaikan Fransiskus, pada saat penyerahan Dipa Tahun 2023 beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, namun ekonomi Indonesia termasuk yang terbaik.
Meskipun demikian, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan anggaran di Tahun 2023 agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Dia menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II Tahun 2022 tumbuh 5,44 persen dan di kuartal III tumbuh lebih baik, yaitu di angka 5,72 persen.
Menurutnya, Klkhusus Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III-2022 mengindikasikan keberhasilan pemulihan ekonomi, yaitu tumbuh sebesar 6,48 persen.
"Secara kumulatif Triwulan III-2022 terhadap kumulatif Triwulan III-2021, ekonomi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen," ucapnya.
Dikatakan Fransiskus, meningkatnya rata-rata produksi komoditas unggulan Triwulan III-2022 dibandingkan dengan Triwulan II-2022 membuat ekonomi tumbuh 1,15 persen.
Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan III-2022 mencapai Rp64.218,70 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp37.295,06 miliar.
"Volume perdagangan kita juga disampaikan terus tumbuh hingga mencapai 58 persen dan kita mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut, ini juga sesuatu yang harus kita syukuri," kata Fransiskus.
Namun sesuai pesan Presiden Jokowi, kata Fransiskus, kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati.
Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja.
"Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of crisis, bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada," katanya.
Selain itu, menurut dia strategi dalam merespons tantangan ekonomi global, tergambar dalam APBN Tahun 2023 yang menempatkan APBN diantaranya sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.
Dia juga mengatakan bahwa Pemerintah daerah juga memiliki andil dalam memastikan distribusi dan pasokan yang ada di daerah masing-masing sehingga harga terkendali.
Untuk itu, kata Fransiskus, APBN Tahun 2023 difokuskan pada enam kebijakan yaitu penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
"Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," jelasnya.
Kemudian, APBN juga untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Selanjutnya, untuk revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi," pintanya.
Serta yang terakhir, kata Fransiskus yaitu pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
"Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat dari semua pihak," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fransiskus juga meminta kepada seluruh satuan kerja dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengendalikan dan mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, tidak terjebak rutinitas, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM.
"Saya harapkan percepatan realisasi belanja di APBN maupun APBD tahun 2023 dapat dilakukan oleh satuan kerja dan OPD," pesan Fransiskus.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022