Pontianak (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalbar mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga 30 April 2023 di Provinsi Kalbar capai Rp8.775,88 miliar.
"Pada sisi belanja realisasi s.d. 30 April 2023 sebesar Rp8.775,88 miliar atau sebesar 29,05% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp2.670,07 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp6.105,81 miliar," ujar Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Kalbar, Darta di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan serapan belanja yang meningkat 2,95 persen dibanding 2022 diharapkan menjadi stimulus ekonomi Kalbar. Pada 2022 lalu realisasi APBN dengan periode yang sama Rp8.524,30 miliar.
"PNBP mengalami kenaikan yang cukup drastis dibanding tahun sebelumnya, didominasi oleh Satker Kepolisisan dan Imigrasi serta perpanjangan waktu pembayaran UKT.
Ia menyebutkan beberapa hambatan realisasi belanja Triwulan I Tahun 2023 di antaranya disebabkan oleh beberapa proyek strategis nasional yang belum terlaksana fisiknya dikarenakan cuaca dan kelangkaan BBM sehingga terjadi hambatan dalam distribusi material, selain itu beberapa material juga masih menunggu kiriman.
"Tantangan pelaksanaan APBN awal tahun pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa, persyaratan Kemenperin terkait syarat TKDN 25 persen untuk pengadaan sehingga satker perlu menyesuaikan pengadaan yang akan dilakukan, sedangkan beberapa barang tidak memiliki kualitas sesuai dengan pagu yang dianggarkan," jelas dia.
Sementara dari sisi pendapatan, dalam APBN Kalbar 2023 target pendapatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp12.082,96 miliar dan berdasarkan OM-SPAN, pagu belanja sebesar Rp30.213,52 miliar sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp30.213,52 miliar.
"Berdasarkan data realisasi dari OM-SPAN, sampai dengan 30 April 2023 realisasi pendapatan regional Kalbar menunjukkan pencapaian sebesar Rp3.922,90 miliar atau sebesar 32,47 persen dari target yang ditetapkan. Penerimaan ini didominasi oleh penerimaan perpajakan dari PPN dan PPh. Capaian penerimaan yang meningkat secara nilai dibanding 2022 seperti PPN dan PPh yang menunjukkan perbaikan ekonomi," jelas dia
