Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengupayakan pengendalian inflasi melalui prinsip Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif (4K) sebagai komitmen optimalkan inflasi dari sisi suplai dan dorong produksi guna mendukung ketahanan pangan.
"TPID Kalbar baik itu skala provinsi mau pun kabupaten/kota secara terus menerus berupaya mengendalikan inflasi dengan mengacu kepada prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Nur Asyura Anggini Sari saat ditemui di Pontianak, Rabu.
Ia menambahkan TPID tentunya bersinergi bersama untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNIP) sebagai komitmen untuk mengoptimalkan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan
“GNIP Kalbar telah merancang tujuh program pengendalian inflasi pangan pada 2023. Adapun program yang dimaksud berupa operasi pasar murah, kerja sama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam dan replikasi model bisnis, digitalisasi data dan info, bantuan alsintan dan sapras, serta koordinasi dan komunikasi,” katanya.
Lebih lanjut dia menjabarkan bahwa koordinasi dengan pihak terkait dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi di Kalbar telah dilakukan di beberapa daerah.
“Koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi telah dilakukan di beberapa daerah di Kalbar, di antaranya Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang. Selain itu juga telah dilakukan kegiatan lain seperti Gelar Pangan Murah Pemerintah Provinsi Kalbar pada Januari 2023, Operasi Pasar di Melawi pada Februari 2023, dan penyaluran beras SPHP oleh Bulog pada Maret 2023,” kata dia.
Anggini juga menjelaskan perekonomian Kalbar pada Triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (YoY) yang menunjukkan pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi ini tentu didorong oleh beberapa sektor. Dari sisi penawaran, sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Triwulan IV 2022. Sedangkan pada sisi penawaran didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan impor,” katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Anggini mengatakan perkembangan inflasi di Kalbar terus menunjukkan penurunan pada angka 5,06 persen (YoY).
“Perkembangan ini sebagai dampak positif dari kebijakan Bank Indonesia yang preventif dan komprehensif dalam mengendalikan inflasi,” kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"TPID Kalbar baik itu skala provinsi mau pun kabupaten/kota secara terus menerus berupaya mengendalikan inflasi dengan mengacu kepada prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Nur Asyura Anggini Sari saat ditemui di Pontianak, Rabu.
Ia menambahkan TPID tentunya bersinergi bersama untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNIP) sebagai komitmen untuk mengoptimalkan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan
“GNIP Kalbar telah merancang tujuh program pengendalian inflasi pangan pada 2023. Adapun program yang dimaksud berupa operasi pasar murah, kerja sama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam dan replikasi model bisnis, digitalisasi data dan info, bantuan alsintan dan sapras, serta koordinasi dan komunikasi,” katanya.
Lebih lanjut dia menjabarkan bahwa koordinasi dengan pihak terkait dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi di Kalbar telah dilakukan di beberapa daerah.
“Koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi telah dilakukan di beberapa daerah di Kalbar, di antaranya Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang. Selain itu juga telah dilakukan kegiatan lain seperti Gelar Pangan Murah Pemerintah Provinsi Kalbar pada Januari 2023, Operasi Pasar di Melawi pada Februari 2023, dan penyaluran beras SPHP oleh Bulog pada Maret 2023,” kata dia.
Anggini juga menjelaskan perekonomian Kalbar pada Triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (YoY) yang menunjukkan pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi ini tentu didorong oleh beberapa sektor. Dari sisi penawaran, sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Triwulan IV 2022. Sedangkan pada sisi penawaran didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan impor,” katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Anggini mengatakan perkembangan inflasi di Kalbar terus menunjukkan penurunan pada angka 5,06 persen (YoY).
“Perkembangan ini sebagai dampak positif dari kebijakan Bank Indonesia yang preventif dan komprehensif dalam mengendalikan inflasi,” kata dia.
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023