Realisasi penyaluran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pada semester I 2023 mencapai Rp792,83 miliar atau 45,14 persen dari pagu sebesar Rp1,75 triliun.
"Capaian realisasi semester satu ada peningkatan jika dibandingkan tahun lalu yang 37,87 persen," kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau Sri Winarno di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalbar, Rabu.
Menurut dia, pagu sebesar Rp1,75 triliun itu terdiri atas Rp1,49 triliun dana transfer ke daerah dan Rp261,39 miliar pagu DIPA kementerian/lembaga yang tersebar di 29 DIPA satker wilayah kerja KPPN Putussibau.
Namun, ia menambahkan berdasarkan data terakhir, sampai dengan Jumat (25/8/2023), realisasi telah mencapai sebesar Rp1,01 triliun atau sebesar 57,55 persen, dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar 66,36 persen, belanja barang 60,95 persen, dan belanja modal 52,98 persen serta belanja transfer ke daerah sebesar 56,63 persen.
Winarno mengingatkan agar kuasa penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan satker segera melakukan akselerasi penyerapan agar sesuai renkas dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
"Kami diharapkan tidak menumpuk di akhir tahun karena triwulan III tinggal menyisakan satu bulan lagi," katanya.
Selain itu, Winarno juga menyampaikan bahwa KPPN Putussibau telah meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dia menyebutkan saat ini KPPN Putussibau sedang mengimplementasikan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta melanjutkan pembangunan zona integritas secara berkesinambungan.
"Jadi, kami tegaskan bahwa, seluruh layanan KPPN Putussibau adalah tanpa biaya, tanpa pungutan. Seluruh elemen KPPN Putussibau senantiasa menjaga integritas dalam rangka turut mewujudkan budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Keuangan," tegas Winarno.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono Basuki mengatakan pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi hasil penggunaan APBN.
Oleh karena itu, dia berpesan agar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan mesti dilaksanakan sesuai aturan berlaku dan mendatangkan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jaga kerja sama yang baik dan tingkatkan pelayanan dengan tetap menjaga integritas dan kami apresiasi untuk KPPN Putussibau salah satu KPPN terbaik dan hal itu tentunya atas kerja sama semua pihak," ucap Kukuh.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Capaian realisasi semester satu ada peningkatan jika dibandingkan tahun lalu yang 37,87 persen," kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau Sri Winarno di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalbar, Rabu.
Menurut dia, pagu sebesar Rp1,75 triliun itu terdiri atas Rp1,49 triliun dana transfer ke daerah dan Rp261,39 miliar pagu DIPA kementerian/lembaga yang tersebar di 29 DIPA satker wilayah kerja KPPN Putussibau.
Namun, ia menambahkan berdasarkan data terakhir, sampai dengan Jumat (25/8/2023), realisasi telah mencapai sebesar Rp1,01 triliun atau sebesar 57,55 persen, dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar 66,36 persen, belanja barang 60,95 persen, dan belanja modal 52,98 persen serta belanja transfer ke daerah sebesar 56,63 persen.
Winarno mengingatkan agar kuasa penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan satker segera melakukan akselerasi penyerapan agar sesuai renkas dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
"Kami diharapkan tidak menumpuk di akhir tahun karena triwulan III tinggal menyisakan satu bulan lagi," katanya.
Selain itu, Winarno juga menyampaikan bahwa KPPN Putussibau telah meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dia menyebutkan saat ini KPPN Putussibau sedang mengimplementasikan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta melanjutkan pembangunan zona integritas secara berkesinambungan.
"Jadi, kami tegaskan bahwa, seluruh layanan KPPN Putussibau adalah tanpa biaya, tanpa pungutan. Seluruh elemen KPPN Putussibau senantiasa menjaga integritas dalam rangka turut mewujudkan budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Keuangan," tegas Winarno.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono Basuki mengatakan pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi hasil penggunaan APBN.
Oleh karena itu, dia berpesan agar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan mesti dilaksanakan sesuai aturan berlaku dan mendatangkan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jaga kerja sama yang baik dan tingkatkan pelayanan dengan tetap menjaga integritas dan kami apresiasi untuk KPPN Putussibau salah satu KPPN terbaik dan hal itu tentunya atas kerja sama semua pihak," ucap Kukuh.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023