Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pontianak 2025 di antaranya fokus pada penurunan angka kemiskinan.
"Penurunan kemiskinan merupakan satu di antara tiga fokus kita untuk dikerjakan dalam RKPD Kota Pontianak. Setelah penurunan kemiskinan ada penurunan stunting dan pengendalian inflasi," ujar Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian di Pontianak, Rabu.
Ia menyebutkan bahwa pada 2023 angka kemiskinan Kota Pontianak sebesar 4,45 persen. Angka tersebut secara umum lebih rendah dibandingkan angka provinsi dan nasional.
"Sedang proyeksi angka kemiskinan di Kota Pontianak dalam rancangan awal RKPD Kota Pontianak 2025 ada pada rentang 4,20–4,25 persen," kata dia.
Terkait prevalensi stunting, di Kota Pontianak pada 2022 tercatat 19,7 persen. Kemudian ditargetkan turun menjadi 14 persen sesuai dengan target nasional. Kemudian untuk inflasi ditargetkan di kisaran 2 - 4 persen.
"Inflasi Kota Pontianak pada 2023 adalah sebesar 2,09 persen. Proyeksi di tahun 2025 adalah 2 sampai 4 persen," jelas dia.
Ia menyebutkan, hal penting lain yang wajib masuk di dalam dokumen perencanaan ini adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belanja atau pengeluaran daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemenuhan SPM secara formal dan moral menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sesuai kewenangannya untuk melayani publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
"Perangkat daerah yang mengampu urusan wajib pelayanan dasar harus mampu melaksanakan tahapan penerapan SPM," tegasnya.
Tahapan itu mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, hingga pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
Ia menjelaskan, di sisi lain anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu, dia berharap Forum Penyusunan Awal RKPD Kota Pontianak 2025 dapat merencanakan skala prioritas.
"Sehingga dengan keterbatasan anggaran yang ada, perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas dan baik agar tetap bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat dan Kota Pontianak," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Penurunan kemiskinan merupakan satu di antara tiga fokus kita untuk dikerjakan dalam RKPD Kota Pontianak. Setelah penurunan kemiskinan ada penurunan stunting dan pengendalian inflasi," ujar Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian di Pontianak, Rabu.
Ia menyebutkan bahwa pada 2023 angka kemiskinan Kota Pontianak sebesar 4,45 persen. Angka tersebut secara umum lebih rendah dibandingkan angka provinsi dan nasional.
"Sedang proyeksi angka kemiskinan di Kota Pontianak dalam rancangan awal RKPD Kota Pontianak 2025 ada pada rentang 4,20–4,25 persen," kata dia.
Terkait prevalensi stunting, di Kota Pontianak pada 2022 tercatat 19,7 persen. Kemudian ditargetkan turun menjadi 14 persen sesuai dengan target nasional. Kemudian untuk inflasi ditargetkan di kisaran 2 - 4 persen.
"Inflasi Kota Pontianak pada 2023 adalah sebesar 2,09 persen. Proyeksi di tahun 2025 adalah 2 sampai 4 persen," jelas dia.
Ia menyebutkan, hal penting lain yang wajib masuk di dalam dokumen perencanaan ini adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belanja atau pengeluaran daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemenuhan SPM secara formal dan moral menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sesuai kewenangannya untuk melayani publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
"Perangkat daerah yang mengampu urusan wajib pelayanan dasar harus mampu melaksanakan tahapan penerapan SPM," tegasnya.
Tahapan itu mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, hingga pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
Ia menjelaskan, di sisi lain anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu, dia berharap Forum Penyusunan Awal RKPD Kota Pontianak 2025 dapat merencanakan skala prioritas.
"Sehingga dengan keterbatasan anggaran yang ada, perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas dan baik agar tetap bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat dan Kota Pontianak," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024