Pontianak (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk mengimplementasikan program Astacita sebagai pedoman utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
"Seluruh program kerja harus mencerminkan implementasi delapan Astacita yang berorientasi pada pelayanan publik yang responsif, transparan, dan inovatif. Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, kita memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 dan ini harus tercermin dalam cara kita bekerja, berkolaborasi, dan melayani masyarakat," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora, di Pontianakan, Senin.
Pada kegiatan Apel Bersama Awal Tahun 2025 yang diikuti secara virtual oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Jonny juga menekankan pentingnya integritas dan disiplin dalam setiap tugas yang diemban ASN.
Ia mengajak seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja, melakukan inovasi, dan menjadikan 8 Asta Cita sebagai fondasi utama dalam pencapaian target pada tahun 2025.
"Kinerja yang baik hanya dapat dicapai melalui kerja keras, kerja sama, dan komitmen bersama. Saya minta seluruh program kerja disusun secara matang dan implementatif, memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.
Kegiatan apel yang berlangsung di Aula Lapas Pontianak ini juga menjadi momentum bagi Jonny untuk memperkenalkan diri kepada jajaran pegawai dan pejabat Kanwil Kemenkumham Kalbar.
Ia berharap agar seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar dapat berkontribusi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan inovatif.
Dengan mengusung semangat kerja bersama, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam penerapan delapan Astacita, selaras dengan visi Kabinet Merah Putih untuk Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan amanat dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra, yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga untuk mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan, termasuk 17 program prioritas nasional dan delapan program hasil terbaik cepat.
"Pak Menko menekankan delapan Astacita bukan hanya sebuah visi, tetapi merupakan panduan yang harus diimplementasikan dalam setiap langkah kita. Dari penyusunan rencana strategis hingga pelaksanaan program, semua harus berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Jonny.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta evaluasi kinerja yang ketat untuk memastikan ASN bekerja produktif dan optimal.
