Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau Sri Winarno mengatakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar Rp2 triliun.
"Dana tersebut sudah mulai kami salurkan sejak Januari 2024 dengan realisasi belanja Rp118,52 miliar atau 5,92 persen dari total anggaran sebesar Rp2 triliun," kata Sri Winarno, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Jumat.
Winarno menjelaskan realisasi belanja tersebut terdiri dari komponen belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga) sebesar Rp18,65 miliar atau 5,42 persen dari anggaran sebesar Rp343,99 miliar dan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp99,86 miliar atau 6,02 persen dari pagu 1,7 triliun.
Ia mengatakan sampai dengan akhir Januari 2024 capaian realisasi belanja kementerian dan lembaga yang tertinggi yaitu belanja barang sebesar 9,76 persen dan belanja pegawai sebesar 5,51 persen, sedangkan untuk belanja modal belum ada.
Menurutnya, kinerja anggaran di awal Tahun 2024 masih menunjukkan grafik yang lambat baik di sisi penerimaan negara maupun belanja negara.
"Volume kegiatan di Satker masih belum berjalan, karena beberapa Satker masih sibuk dengan penyusunan laporan kegiatan tahun anggaran sebelumnya," jelas Winarno.
Disisi lain, Winarno juga menjelaskan penyaluran dana transfer ke daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau pada bulan Januari 2024 meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang totalnya telah mencapai mencapai Rp99,86 miliar atau 6,02 persen dari total anggaran transfer ke daerah sebesar Rp1,7 miliar.
Ia menyebutkan realisasi penyaluran DAU sebesar Rp61,93 miliar atau 6,22 persen dari target yang terdiri dari DAU block grant pada Januari 2024.
Kemudian, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp10,31 miliar dari pagu Rp87,87 miliar yang terdiri dari DBH SDA, DAK Non Fisik sebesar Rp27,6 miliar dari pagu Rp170,08 miliar berupa Dana BOS dan BOP.
"Sampai dengan akhir Januari 2024, jenis transfer ke daerah yang belum disalurkan adalah DAK Fisik, Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal," kata Winarno.
Winarno berharap pengguna anggaran dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya sehingga mendatangkan manfaat bagi pembangunan di tengah masyarakat serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjadi Kapuas Hulu semakin maju.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Dana tersebut sudah mulai kami salurkan sejak Januari 2024 dengan realisasi belanja Rp118,52 miliar atau 5,92 persen dari total anggaran sebesar Rp2 triliun," kata Sri Winarno, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Jumat.
Winarno menjelaskan realisasi belanja tersebut terdiri dari komponen belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga) sebesar Rp18,65 miliar atau 5,42 persen dari anggaran sebesar Rp343,99 miliar dan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp99,86 miliar atau 6,02 persen dari pagu 1,7 triliun.
Ia mengatakan sampai dengan akhir Januari 2024 capaian realisasi belanja kementerian dan lembaga yang tertinggi yaitu belanja barang sebesar 9,76 persen dan belanja pegawai sebesar 5,51 persen, sedangkan untuk belanja modal belum ada.
Menurutnya, kinerja anggaran di awal Tahun 2024 masih menunjukkan grafik yang lambat baik di sisi penerimaan negara maupun belanja negara.
"Volume kegiatan di Satker masih belum berjalan, karena beberapa Satker masih sibuk dengan penyusunan laporan kegiatan tahun anggaran sebelumnya," jelas Winarno.
Disisi lain, Winarno juga menjelaskan penyaluran dana transfer ke daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau pada bulan Januari 2024 meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang totalnya telah mencapai mencapai Rp99,86 miliar atau 6,02 persen dari total anggaran transfer ke daerah sebesar Rp1,7 miliar.
Ia menyebutkan realisasi penyaluran DAU sebesar Rp61,93 miliar atau 6,22 persen dari target yang terdiri dari DAU block grant pada Januari 2024.
Kemudian, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp10,31 miliar dari pagu Rp87,87 miliar yang terdiri dari DBH SDA, DAK Non Fisik sebesar Rp27,6 miliar dari pagu Rp170,08 miliar berupa Dana BOS dan BOP.
"Sampai dengan akhir Januari 2024, jenis transfer ke daerah yang belum disalurkan adalah DAK Fisik, Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal," kata Winarno.
Winarno berharap pengguna anggaran dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya sehingga mendatangkan manfaat bagi pembangunan di tengah masyarakat serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjadi Kapuas Hulu semakin maju.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024