Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025, telah diprioritaskan 10 isu strategis pembangunan Kota Khatulistiwa tersebut.
"Ada 10 isu strategis kota RKPD 2025. Isu-isu itu akan jadi prioritas dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak sebesar Rp2,130 triliun," ujarnya saat membuka Musrenbang RKPD Kota Pontianak 2025 di Pontianak, Rabu.
Ia mengatakan isu strategis tersebut di antaranya, menurunkan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan persampahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Termasuk penataan ruang kota yang lebih baik, serta ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Ani.
Ia menjelaskan rencana kerja ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan tersebut memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
“Temanya pemantapan kolaborasi untuk pembangunan ekonomi inklusif menuju peningkatan produktivitas dan kesejahteraan,” jelasnya.
Ia menjabarkan, RKPD tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak tahun 2024-2026. Di mana ada empat tujuan pembangunan utama.
Pertama, meningkatnya kualitas hidup manusia yang berkesetaraan. Kedua, meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib. Ketiga, meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Terakhir, terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan.
“Dari data kami, usulan tentang infrastruktur oleh masyarakat masih mendominasi. Untuk jadi perhatian kami sebelum membangun sebuah infrastruktur adalah genangan ketika hujan dan air pasang. Mudah-mudahan di tahun 2025 sudah berkurang,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Ada 10 isu strategis kota RKPD 2025. Isu-isu itu akan jadi prioritas dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak sebesar Rp2,130 triliun," ujarnya saat membuka Musrenbang RKPD Kota Pontianak 2025 di Pontianak, Rabu.
Ia mengatakan isu strategis tersebut di antaranya, menurunkan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan persampahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Termasuk penataan ruang kota yang lebih baik, serta ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Ani.
Ia menjelaskan rencana kerja ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan tersebut memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
“Temanya pemantapan kolaborasi untuk pembangunan ekonomi inklusif menuju peningkatan produktivitas dan kesejahteraan,” jelasnya.
Ia menjabarkan, RKPD tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak tahun 2024-2026. Di mana ada empat tujuan pembangunan utama.
Pertama, meningkatnya kualitas hidup manusia yang berkesetaraan. Kedua, meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib. Ketiga, meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Terakhir, terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan.
“Dari data kami, usulan tentang infrastruktur oleh masyarakat masih mendominasi. Untuk jadi perhatian kami sebelum membangun sebuah infrastruktur adalah genangan ketika hujan dan air pasang. Mudah-mudahan di tahun 2025 sudah berkurang,” katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024