Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat (Kalbar) Daniel mengatakan akibat bencana banjir selama Maret 2024 setidaknya 435 Kepala Keluarga (KK) mengungsi dan terdapat 17.216 rumah yang terendam banjir.
"Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar menyampaikan laporan tentang bencana alam yang melanda sejumlah wilayah pada Maret 2024, mengakibatkan kerusakan, kerugian, serta penderitaan bagi manusia dan lingkungannya," kata Daniel di Pontianak, Selasa.
Daniel menyatakan selama Maret 2024 setidaknya delapan kabupaten/kota di Kalbar terdampak bencana banjir, antara lain Sambas, Bengkayang, Ketapang, Sintang, Melawi, Sekadau, Kubu Raya, dan Kapuas Hulu.
"Dari delapan kabupaten ini tercatat sedikitnya 24 kecamatan, 196 desa, 29.237 KK, dan 102.131 jiwa yang terdampak oleh banjir," tuturnya.
Menurut Daniel, banyak kejadian bencana alam sulit diprediksi, terutama waktu kejadiannya. Dampak dari bencana alam sangat bergantung pada fenomena alam penyebab bencana, kekuatan atau besaran fenomena tersebut, serta ketahanan elemen yang terkena bencana.
"Fenomena alam yang telah menyebabkan bencana di Kalbar antara lain banjir, puting beliung, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan," ucapnya.
Saat ini, katanya, beberapa kabupaten telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir, seperti Sanggau dengan status darurat hingga Desember 2024, Sekadau hingga Juli 2024, serta Provinsi Kalbar menetapkan status siaga bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor hingga 31 Mei 2024.
Selain menyampaikan laporan tentang bencana alam yang terjadi, BPBD Kalbar juga menyoroti upaya penanggulangan bencana ke depan untuk mengurangi dampak buruk dari fenomena alam yang menyebabkan kerusakan dan penderitaan bagi masyarakat.
Daniel menegaskan pentingnya perencanaan dan langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi bencana pada masa mendatang. Menurutnya, upaya penanggulangan bencana harus difokuskan pada beberapa hal, seperti meningkatkan sistem peringatan dini untuk memberi tahu masyarakat secara cepat dan tepat tentang ancaman bencana yang akan terjadi.
"Sistem ini penting agar masyarakat bisa mengambil langkah-langkah pencegahan atau evakuasi tepat waktu. Kemudian perlu juga adanya investasi dalam infrastruktur pengamanan seperti tanggul, saluran air, dan sistem drainase perlu ditingkatkan, karena dengan infrastruktur yang kuat dapat membantu mengurangi risiko banjir dan tanah longsor pada masa depan," tuturnya.
Dia menambahkan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, LSM, serta masyarakat dan sektor swasta sangat diperlukan. Kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas dalam menghadapi dan merespons bencana.
Ia juga menekankan pentingnya upaya bersama dalam menghadapi tantangan bencana alam. "Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Provinsi Kalbar dapat menjadi lebih siap dan tangguh dalam menghadapi fenomena alam yang tak terduga ke depannya," kata Daniel.
Baca juga: Banjir di Dangkan Kapuas Hulu rendam fasum dan rumah warga
Baca juga: Polres Kapuas Hulu dirikan pos pantau arus mudik antisipasi banjir
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar menyampaikan laporan tentang bencana alam yang melanda sejumlah wilayah pada Maret 2024, mengakibatkan kerusakan, kerugian, serta penderitaan bagi manusia dan lingkungannya," kata Daniel di Pontianak, Selasa.
Daniel menyatakan selama Maret 2024 setidaknya delapan kabupaten/kota di Kalbar terdampak bencana banjir, antara lain Sambas, Bengkayang, Ketapang, Sintang, Melawi, Sekadau, Kubu Raya, dan Kapuas Hulu.
"Dari delapan kabupaten ini tercatat sedikitnya 24 kecamatan, 196 desa, 29.237 KK, dan 102.131 jiwa yang terdampak oleh banjir," tuturnya.
Menurut Daniel, banyak kejadian bencana alam sulit diprediksi, terutama waktu kejadiannya. Dampak dari bencana alam sangat bergantung pada fenomena alam penyebab bencana, kekuatan atau besaran fenomena tersebut, serta ketahanan elemen yang terkena bencana.
"Fenomena alam yang telah menyebabkan bencana di Kalbar antara lain banjir, puting beliung, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan," ucapnya.
Saat ini, katanya, beberapa kabupaten telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir, seperti Sanggau dengan status darurat hingga Desember 2024, Sekadau hingga Juli 2024, serta Provinsi Kalbar menetapkan status siaga bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor hingga 31 Mei 2024.
Selain menyampaikan laporan tentang bencana alam yang terjadi, BPBD Kalbar juga menyoroti upaya penanggulangan bencana ke depan untuk mengurangi dampak buruk dari fenomena alam yang menyebabkan kerusakan dan penderitaan bagi masyarakat.
Daniel menegaskan pentingnya perencanaan dan langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi bencana pada masa mendatang. Menurutnya, upaya penanggulangan bencana harus difokuskan pada beberapa hal, seperti meningkatkan sistem peringatan dini untuk memberi tahu masyarakat secara cepat dan tepat tentang ancaman bencana yang akan terjadi.
"Sistem ini penting agar masyarakat bisa mengambil langkah-langkah pencegahan atau evakuasi tepat waktu. Kemudian perlu juga adanya investasi dalam infrastruktur pengamanan seperti tanggul, saluran air, dan sistem drainase perlu ditingkatkan, karena dengan infrastruktur yang kuat dapat membantu mengurangi risiko banjir dan tanah longsor pada masa depan," tuturnya.
Dia menambahkan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, LSM, serta masyarakat dan sektor swasta sangat diperlukan. Kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas dalam menghadapi dan merespons bencana.
Ia juga menekankan pentingnya upaya bersama dalam menghadapi tantangan bencana alam. "Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Provinsi Kalbar dapat menjadi lebih siap dan tangguh dalam menghadapi fenomena alam yang tak terduga ke depannya," kata Daniel.
Baca juga: Banjir di Dangkan Kapuas Hulu rendam fasum dan rumah warga
Baca juga: Polres Kapuas Hulu dirikan pos pantau arus mudik antisipasi banjir
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024