Presiden China Xi Jinping berbicara dengan Presiden Dewan Uni Eropa (EU) Antonio Costa melalui sambungan telepon untuk menegaskan hubungan kemitraan kedua pihak.
"Pada 14 Januari malam, Presiden Xi Jinping melakukan percakapan telepon dengan Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa atas permintaan EU," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu (15/1).
"Presiden Xi menyampaikan China tetap percaya pada EU dan berharap EU juga akan terbukti menjadi mitra kerja sama yang dapat dipercaya," kata Guo Jiakun menambahkan.
Percakapan telepon Presiden Xi dengan Presiden Costa itu menurut Guo Jiakun menjadi interaksi pertama antara pemimpin tertinggi China dan kepemimpinan baru EU.
Hal tersebut merupakan bentuk komunikasi strategis yang penting pada saat yang krusial saat hubungan memasuki babak berikutnya.
"Presiden Xi mengatakan kuncinya terletak pada saling menghormati pilihan sistem sosial dan jalur pembangunan masing-masing, maupun kepentingan dan perhatian utama masing-masing, dan bersama-sama menjaga fondasi politik hubungan bilateral," tambah Guo Jiakun.
Sedangkan Presiden Costa mengatakan bahwa kedua belah pihak berkomitmen pada multilateralisme.
"EU bersedia bekerja sama dengan China untuk meningkatkan dialog dan komunikasi, memperdalam rasa saling percaya, memperkuat kemitraan, mengatasi perbedaan ekonomi dan perdagangan dengan cara yang tepat," ungkap Guo Jiakun.
Secara bersama-sama, EU dan China akan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan secara aktif berkontribusi pada perdamaian, stabilitas dan pembangunan dunia," kata Guo Jiakun.
Pembicaraan keduanya dilakukan tak lama berselang setelah Komisi EU mengumumkan hasil penyelidikannya terhadap dugaan diskriminasi terhadap perusahaan asing di pasar pengadaan perangkat medis China. Hal tersebut berpotensi mengarah pada pembatasan akses China terhadap tender di UE.
"China dan EU adalah mitra dagang terbesar kedua bagi satu sama lain. Keduanya merupakan kontributor utama bagi ekonomi dunia yang terbuka. China pun berkomitmen untuk membuka diri dengan standar tinggi, menjunjung tinggi prinsip ekonomi pasar dan aturan WTO serta mendukung dialog dan konsultasi dalam menyelesaikan sengketa perdagangan," jelas Guo Jiakun.
Ia menyebut bahwa China berharap EU dapat bekerja sama dalam arah yang sama, menghormati komitmen terhadap pasar terbuka dan prinsip persaingan yang adil, mematuhi aturan WTO, menyediakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, tidak diskriminatif bagi perusahaan China dan mendorong pertumbuhan hubungan dagang China-EU yang sehat dan stabil.
Uni Eropa pada Selasa (14/1) menyebut berdasarkan Instrumen Pengadaan Internasional (IPI) ditemukan bukti yang jelas adanya pembatasan akses produsen perangkat medis EU dalam kontrak pemerintah China.
Dalam laporan itu disebutkan EU tetap berkomitmen untuk berdialog dengan China demi mengatasi dan dan menghilangkan aturan diskriminatif.
Namun, jika solusi tidak dapat diterima Komisi EU akan melakukan langkah-langkah seperti pembatasan atau pengecualian terhadap perusahaan China dalam kontrak pemerintah di negara anggota EU.
Laporan tersebut menyimpulkan China telah menerapkan beberapa bentuk diskriminasi langsung dan tidak langsung terhadap perangkat dan pemasok alat medis EU, yang mengakibatkan gangguan serius dan berulang terhadap akses mereka ke pasar di seluruh wilayah China.
Pasar pengadaan barang publik EU adalah salah satu yang terbesar dan paling mudah diakses di dunia. Selain itu, ekspor perangkat medis China ke EU juga mengalami lonjakan lebih dari 100 persen pada 2015 hingga 2023, yang menunjukkan keterbukaan pasar EU.
IPI sendiri adalah aturan yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan peluang bagi perusahaan EU yang mengajukan tender di luar EU dan mempromosikan akses yang terbuka dan adil ke pasar pengadaan publik di seluruh dunia.
Instrumen tersebut berlaku mulai 29 Agustus 2022. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pembukaan pasar pengadaan barang publik secara timbal balik bagi perusahaan EU.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2025