Pemerintah Putuskan 5 Langkah Terkait BBM Bersubsidi

Jakarta (ANTARA Kalbar) - Pemerintah memutuskan untuk menerapkan lima langkah terkait penghematan BBM bersubsidi.

Tadi juga bicara pengendalian dan pembatasan BBM, khususnya kuota BBM 40 juta kiloliter 2014 bisa dijaga. Ada lima yang sudah diputuskan," kata Menteri ESDM Jero Wacik dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Kamis petang usai rapat kabinet terbatas membahas energi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lima hal yang diterapkan untuk upaya menjaga angka kuota BBM bersubsidi adalah kendaraan dinas pemerintah, melalui Peraturan Menteri ESDM melarang kendaraan dinas menggunakan premium bersubsidi, secara bertahap, Jabodetabek, dan kemudian Jawa Bali.

Aturan itu termasuk bagi kendaraan termasuk pemerintah, BUMN, BUMD.

"Kita akan persiapkan bagaiman mengontrol, plat merah, yang plat hitam (kendaraan dinas-red) akan ada stiker," kata Jero.

Hal yang kedua adalah kendaraan di pertambangan dan perkebunan, melalui peraturan menteri, tidak boleh menggunakan solar bersubsidi karena sudah disediakan pertamina khusus pertambangan dan perkebunan, pemda diminta untuk membantu mengawasi.

"Yang ketiga, konversi diversifikasi BBM ke BBG jalan, kami sudah mulai, kita akan tambah SPBBG, tambah gasnya, konverter kit disiapkan," kata Jero.

Langkah keempat adalah PLN dilarang membangun pembangkit baru berbasis BBM, pindah ke batu bara, gas, geothermal, energi matahari, sehingga bisa menghemat BBM.

Dan yang kelima, kata Jero,"penghematan listrik di gedung-gedung pemerintah , penggunaan listrik dan air. kalau malam ada kantor yang masih nyala, akan cek siapa yang bekerja, apakah ada yang lembur."

Sementara itu pemerintah juga menunda hingga waktu yang tidak terbatas rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan berdasarkan kapasitas mesin dan tahun perakitan.

"Pengendalian plat hitam, ini kemarin ada CC yang muncul ke permukaan atau tahun, di lapangan sudah diuji coba dengan peraturan menteri sulit. Akan dilakukan sporadis, di beberapa tempat tidak ada premium adanya pertamax, sementara peraturan itu ditunda, sampai ada formulasi yang baik, banyak aturan yang sulit di lapangan, khusus pembatasan dengan cc dan tahun ditunda," tegasnya.

 (P008)