Kemajuan Kerja Sama RI-Sarawak Terhambat Regulasi

Pontianak (ANTARA Kalbar) - Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalimantan Barat mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang dapat menghambat perkembangan dan kemajuan kerja sama antara Kalbar (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia) di wilayah itu.

"Masih ada beberapa persoalan penting yang mendesak belum dapat diselesaikan karena perbedaan persepsi dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara," kata Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalbar, MH Munsin saat pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) di Pontianak, Rabu.

Ia mencontohkan untuk perdagangan lintas batas yang masih mengacu pada Border Trade Agreement (BTA) tahun 1970 yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu segera direvisi.

Kemudian, ada rencana untuk "soft launching" Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Nanga Badau dan "grand launching" PPLB Aruk dan PPLB Nanga Badau yang diharapkan dapat segera direalisasikan pada tahun 2012 .

Ia melanjutkan, trayek angkutan penumpang umum dan kajian terhadap prosedur serta syarat-syarat lintas batas kendaraan, pembahasan mengenai Tebedu Inland Port dan "Dry Port" Nanga Badau yang masih perlu diperjuangkan.

"Berbagai masalah teknis terkait lainnya dimasing-masing sektor yang tergabung dalam kerangka kerja sama Sosek Malindo, yang masih memerlukan pembahasan dan kesepakatan lebih lanjut," ujar dia.

Ia yakin adanya kebersamaan menunjukkan semakin dewasanya hubungan kedua belah pihak serta semakin eratnya persaudaraan antara kedua negara.

"Ini dapat menjadi modal dasar yang kuat bagi kita untuk bersama dalam percepatan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara," ujar MH Munsin.

(T011)