Pontianak, 12/7 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten maupun kota bertekad melakukan reformasi pelayanan sektor publik termasuk di bidang keuangan daerah.
"Misalnya di bidang percepatan penyerapan anggaran, diharapkan masyarakat dapat lebih cepat menikmati hasil pembangunan daerah di Kalbar," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota se- Kalbar di Pontianak, Kamis.
Menurut dia, rapat itu sendiri diharapkan agar dalam pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target pembangunan jangka menengah secara berkelanjutan.
Selain itu, juga untuk menciptakan disiplin waktu dan optimalisasi pelaksanaan anggaran agar mencapai kinerja APBD yang lebih baik.
"Sedangkan untuk percepatan dan penyerapan anggaran, diharapkan masyarakat dapat lebih cepat menikmati hasil pembangunan daerah di Kalbar," ujar dia.
Ia melanjutkan, seluruh sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien serta seoptimal mungkin dalam melibatkan partisipasi masyarakat melalui perumusan berbagai program/kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Dan tentu saja untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, tepat guna dan tepat sasaran, serta memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas," kata M Zeet Hamdy Assovie.
Rapat koordinasi itu diantaranya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyerapan APBD Provinsi, kabupaten dan kota tahun anggaran 2012.
Kemudian, optimalisasi penyerapan anggaran untuk mendorong percepatan pelaksanaan program/kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2012.
"Selain itu, diskusi interaktif terkait penyelesaian berbagai permasalahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial dan hibah yang bersumber dari APBD," kata dia.
(.T011)
Kalbar Bertekad Reformasi Pelayanan Publik Sektor Keuangan
Kamis, 12 Juli 2012 17:07 WIB