DPRD Kalbar : Tekan Angka Pengangguran Hingga 10 Persen

Pontianak (ANTARA Kalbar) - DPRD Kalimantan Barat mengharapkan pemerintah setempat bisa mengurangi angka pengangguran di provinsi itu hingga 10 persen pada tahun ini, mengingat sampai saat ini angka pengangguran di daerah itu masih sangat tinggi.

"Jumlah pengangguran di Kalbar masih terbilang besar, yaitu sekitar 125.000 orang. Tahun 2012, Pemda Kalbar menargetkan pengangguran akan berkurang 10 persen. Namun sayangnya Pemda Kalbar tidak memiliki data valid tentang pengangguran dan kemiskinan tersebut," kata Sekretaris Komisi D DPRD Kalbar Fatahillah di Pontianak, Selasa.

Meski demikian, dia mengatakan, Pemerintah Kalbar sampai saat ini belum memiliki data yang valid, siapa yang menganggur dan siapa yang miskin di daerah ini. "Belum ada data by name, by address dan by job tentang penganggur dan penduduk miskin," katanya.

Menurut dia, untuk mengatasi pengangguran ataupun kemiskinan, Pemerintah Kalbar haruslah memiliki data yang valid sehingga target dari program pengentasan kemiskinan dan pengangguran benar-benar tepat sasaran.

Dengan adanya data yang valid, pemerintah juga akan mengetahui penduduk mana yang telah merasakan program pemerintah tersebut.

"Sudah saatnya pembangunan harus berdasarkan data yang jelas," katanya.

Selain itu, Fatahillah meminta Pemda Kalbar dapat memberikan kail kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, karena jika diberikan ikannya langsung, akan menjadi mental buruk bagi penerima bantuan.

"Berikan masyarakat keterampilan melalui pelatihan-pelatihan untuk mengentaskan kemiskinan," kata legislator dari PKS tersebut.

Fatahillah mengungkapkan, saat ini pengangguran di Kalbar mencapai 125.000 orang yang merupakan usia produktif. Diharapkan Pemda Kalbar dapat berupaya maksimal dalam mengatasi pengangguran.

"Pemda Kalbar perlu mendorong tumbuhnya home-home industri di masyarakat melalui berbagai pelatihan," katanya.

Ia menegaskan mengatasi pengangguran menjadi tugas semua SKPD bukan hanya Disnaker saja. Tapi semua SKPD punya tugas untuk mengentaskan kemiskinan, contohnya, Dinas Pertambangan dan Perkebunan. ***3***

(pso-171)