Presiden: Pemerintah akan Cegah Gelombang Pengangguran Baru

Jakarta (ANTARA Kalbar) - Pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya gelombang pengangguran baru akibat adanya pemutusan hubungan kerja sehingga secara bertahap angka pengangguran nasional dapat dikurangi.

"Dalam keadaan apapun kita usahakan tidak ada "lay off" dan gelombang pengangguran baru," kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas membahas masalah pengangguran nasional di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Untuk memastikan terpenuhinya keamanan jaminan pekerjaan bagi masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan, Presiden mengajak semua pihak baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, pengusaha dan juga serikat buruh memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja.

"Pemerintah daerah, pemerintah pusat dan federasi serikat pekerja bekerja sama agar tidak ada gelombang pengangguran baru," paparnya.

Sementara itu untuk mengurangi angka pengangguran maka sektor riil perlu didorong untuk tumbuh, demikian pula sektor pertanian, industri dan jasa.

"Secara nasional ada peningkatan kebutuhan hidup untuk komoditas pertanian, maka ada ruang untuk tingkatkan produksi," papar Presiden.

Presdien mengatakan, "situasi seperti ini yang diharapkan terus dipacu dan dikembangkan sehingga secara alamiah tercipta lapangan pekerjaan, ada kepastian hukum, infrastruktur, tidak ada pungutan liar."
   
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin siang menggelar rapat kabinet terbatas membahas penuntasan masalah pengangguran dan penyediaan lapangan kerja.

Rapat yang berlangsung di kantor Presiden tersebut dimulai pukul 10.30 WIB dan dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri terkait.

Selain Wapres, hadir pula Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menkeu Agus Martowardojo, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam pengantarnya saat membuka rapat, Presiden Yudhoyono meminta semua jajaran kabinet agar memberikan perhatian dalam upaya memelihara ekonomi nasional termasuk terus menekan angka pengangguran nasional yang saat ini mencapai 6 persen.

Kepala Negara mengatakan upaya mengurangi angka pengangguran dapat dilakukan dengan mekanisme ekonomi yaitu mendorong penambahan lapangan pekerjaan seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi melalui pembukaan pabrik baru, proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan perputaran perdagangan dan jasa.

(P008)