Wapres: Negara Kepulauan Perlu Masuk Kurikulum Pendidikan

Lombok Timur (ANTARA Kalbar) - Wakil Presiden Boediono mengatakan makna negara kepulauan perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan yang sedang dibahas tim perumus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

"Makna negara kepulauan, saya kira sangat penting untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, kebetulan Mendikbud beserta timnya sedang melakukan penggodokan mengenai isi dari kurikulum pendidikan jenjang SD sampai SMA, bahkan nanti sampai universitas," katanya di Lombok Timur, Senin.

Boediono mengatakan hal itu ketika menanggapi pertanyaan peserta temu wicara, pada puncak peringatan Hari Nusantara XIII, yang dipusatkan di Pantai Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Peserta temu wicara dengan Wapres itu, merupakan para pemangku kepentingan bidang kelautan (nelayan, pelaut, dan penerima penghargaan), bidang pendidikan berbasis pesisir.

Ia mengaku bukan ahli bidang kurikulum, namun ia merasa makna negara kepulauan itu perlu ditanamkan dalam diri anak didik, agar sejak dini mereka mengetahui tentang bangsa dan negaranya.  
    
"Saya kira ini bisa dimasukkan dalam pembahasan ya Pak (Mendikbud), saya bukan ahli bidang kurikumum, tetapi saya melihat ini adalah bagian penting bagi penanaman rasa memiliki di kalangan anak-anak kita mengenai bangsa kita dan negara kita, saya sendiri merasa hal seperti ini perlu ditampung, kita serahkan pada tim perumus kurikulum," katanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Muhammad Nuh yang diperintahkan menjelaskan kurikulum pendidikan yang sedang digodok itu mengakui makna negara kepulauan itu patut dimasukkan dalam kurikulum yang baru, mengingat hal itu berkaitan dengan kewilayahan NKRI.

Menurut dia, semua pihak memang harus memahami keberadaan wilayah NKRI, terutama anak didik sehingga ia berjanji akan mengakomodir aspirasi tersebut.

"Memang kita harus memahami wilayah negara kita," kata Nuh di hadapan Wapres dan Menteri Kebinet Indonesia Bersatu (KIB) II lainnnya.

Kurikulum pendidikan 2013, yang sedang disiapkan untuk menggantikan kurikulum pendidikan 2006 itu, masih harus melewati serangkaian tahapan kajian.

Terdapat empat tahapan uji publik kurikulum baru 2013 yang sedang dijalankan oleh Kemdikbud, yaitu penyusunan kurikulum secara internal di Kemdikbud, pemaparan desain kurikulum di hadapan Wakil Presiden, pelaksanaan uji publik, dan penyempurnaan.

(A058)