Atena (Antara Kalbar/AFP) - Layanan umum di Yunani terhenti pada Kamis karena serikat pekerja melancarkan pemogokan sebagai protes atas keputusan tiba-tiba pemerintah menutup stasiun televisi ERT sebagai bagian dari langkah pemangkasan biaya.
Kereta berhenti, rumah sakit hanya membuka layanan darurat dan kantor pemerintah tutup di seluruh negeri sebagai bagian dari unjukrasa tersebut.
Pengatur lalu lintas udara berencana ikut dengan berhenti sekitar dua jam kerja mulai pukul 19.00 WIB, sedangkan wartawan siaran mengadakan pemogokan tak terbatas karena keputusan pemerintah yang mengejutkan tersebut.
Media Yunani pada Kamis mengangkat kemungkinan ada pemilu dini, dan mengingatkan bahwa Perdana Menteri Antonis Samaras bisa mendesak sekutu koalisinya lebih jauh saat ini.
Kelompok sosialis dan kiri moderat pendukung pemerintah sudah menghadapi tekanan internal atas langkah-langkah tidak populer yang diambil pemerintah untuk tahun keempat.
"Suatu keputusan dalam seminggu atau pemilihan umum," kata harian liberal Kathimerini sedangkan Ta Nea yang berhaluan tengah-kiri menulis "Akrobat berbahaya".
Samaras tampak mundur selangkah Rabu malam setelah partai sosialis dan kiri-moderat pendukung pemerintah menyalahkan keputusan terhadap ERT yang "tidak dapat diterima".
Suatu sumber di pemerintah mengatakan bahwa PM akan mengadakan rapat dengan mitra-mitranya untuk membahas masalah tersebut.
Samaras sebelumnya membela keputusan penutupan itu dengan mengatakan "Kita melindungi kepentingan umum."
Siaran televisi dan radio dengan kasar dihentikan mengudara mulai Selasa dan sekitar 2.700 karyawan diberhentikan sebagai bagian dari keputusan tak populer dari pemerintah koalisi dipimpin pihak konservatif.
Pemerintah Samaras dengan cepat mengesahkan media baru bernama NERIT atau Hellenic Baru, Radio, Internet dan Televisi, menggantikan ERT yang berumur 60 tahun.
"Anda tidak bisa memperbaiki mobil yang sedang berjalan, Anda harus meminggirkannya ke tepi jalan," juru bicara pemerintah Simos Kedikoglou mengatakan kepada wartawan.
"Ini penutupan sementara... semua harus melalui persetujuan parlemen, saya memastikan semuanya sah," katanya.
Mitra koalisi mendesak bahwa meskipun pemerintah harus mengatasi krisis, ini hanya bisa dikerjakan dengan "keyakinan yang baik" dan melalui kesepakatan.
(M. Dian A)
