Sintang (Antara Kalbar) - Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sintang Tahun 2014 tampaknya tidak berpihak pada rakyat. Dalam rancangan tersebut, Pemkab Sintang lebih mengutamakan pengalokasian anggaran untuk belanja tidak langsung dan menurunkan belanja langsung.
Bupati Sintang, dalam rapat paripurna, Kamis, menyampaikan APBD tahun 2014 masih tetap mengutamakan pengalokasian belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung ini dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan pada pemerintah desa, belanja pada partai politik dan belanja tidak terduga.
“Belanja tidak langsung untuk tahun 2014 diasumsikan akan mengalami peningkatan sebesar 16,28 persen dibanding tahun ini,†ungkap Milton.
Dia menjelaskan dalam belanja tidak langsung tersebut, belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 27,09 persen dari tahun 2013. Peningkatan ini memperhitungkan kenaikan gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, pengangkatan calon PNSD formasi tahun 2013 dan pengangkatan honorer, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, bertambahnya SKPD, bertambahnya jumlah desa dan kelurahan serta memperhitungkan acress sebesar 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta penambahan penghasilan PNSD.
Untuk belanja subsidi akan mengalami penurunan sebesar 40,47 persen dari tahun 2013. Belanja subsidi ini hanya diarahkan untuk jamkesda dan Askes PNS. “Belanja hibah juga diasumsikan mengalami penurunan sebesar 26,32 persen dari tahun 2013,†katanya.
Milton juga mengungkapkan belanja bantuan sosial diasumsikan meningkat sebesar 136,73 persen dari tahun 2013. Sementara belanja tidak terduga diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 65,74 persen. Untuk belanja langsung, kata Milton akan mengalami penurunan di tahun 2014.
Penurunan belanja langsung ini membawa implikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2014. Dalam RKPD tahun 2014 yang merupakan hasil musrenbang kabupaten tercatat kebutuhan pembangunan daerah kurang lebih Rp674,15 miliar.
Melihat alokasi pagu belanja langsung, maka hanya sekitar 60,31 persen kebutuhan RKPD yang dapat dibiayai pada tahun 2014. “Implikasinya akan terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap alokasi pagu setiap SKPD di lingkungan Pemkab Sintang,†katanya.
Milton mengungkapkan pada tahun 2014, keseluruhan belanja daerah sebesar Rp1.006,17 miliar dengan belanja langsungnya sebesar Rp406,57 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp599,60 miliar.
Ketua Forum Kajian Percepatan Pemekaran Pembangunan (FK3P) Timur Kalbar, Syech Mukarram menilai besarnya anggaran belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung menunjukan APBD Pemkab Sintang tahun 2014 tidak berpihak pada rakyat. Seharusnya sesuai dengan aturan pemerintah pusat, anggaran untuk belanja langsung harus lebih besar dibandingkan dengan anggaran belanja tidak langsung.
“Belanja langsung inikan untuk pembangunan yang pastinya dirasakan oleh rakyat. Harusnya belanja untuk pembangunan lebih besar anggarannya dibanding belanja tidak langsung. Setahu saya, perbandingan belanja langsung dengan tidak langsung itu harusnya 70 : 30 persen,†tuturnya.
Mukarram meminta Pemkab Sintang meninjau ulang rancangan APBD 2014 yang tidak pro pada rakyat tersebut. Pemkab Sintang harus memprioritaskan anggaran untuk pembangunan. Jika ini tidak dilakukan Pemkab Sintang maka pembangunan di Kabupaten Sintang akan semakin tertinggal. Lihat saja kondisi infrastruktur jalan kabupaten saat ini yang sudah 80 persen rusak berat. Apalagi PU sudah mengungkapkan jika kerusakan jalan tersebut tidak diperbaiki di tahun 2014, seluruh ruas jalan poros kabupaten akan putus. “Ini baru persoalan infrastruktur dasar. Belum lagi infrastruktur untuk sarana dan prasarana pendidikan yang juga membutuhkan perhatian,†katanya.
Dia berharap Pemkab Sintang mengencangkan ikat pinggang dalam penggunaan anggaran dengan mengurangi belanja pegawai dan perjalanan dinas. Selama ini Pemkab Sintang sering melakukan pemborosan anggaran. Contohnya program Bimtek yang dilaksanakan di luar Kalbar. Program bimtek ini sebenarnya hanya program jalan-jalan yang dibungkus rapi dengan sebutan bimtek.
Dia mencontohkan bimtek yang dilaksanakan ke Bandung belum lama ini. Program Bimtek tersebut menghabiskan banyak anggaran dengan waktu yang dijadwalkan selama seminggu. Padahal jadwal bimtek yang sesungguhnya hanya satu hari, sisanya jalan-jalan menghabiskan anggaran. Belum lagi Bimtek yang akan dilakukan ke Solo dalam waktu dekat ini,†ungkapnya.
Dia menyarankan sebaiknya Pemkab Sintang mengurangi kegiatan Bimtek ke luar provinsi karena hanya menghabiskan anggaran. “Kenapa tidak dilaksanakan di Sintang saja dengan memanggil tutor. Tentu ini biayanya lebih sedikit,†sarannya. Dikatakannya, Bimtek selalu dijadikan bungkus untuk melakukan perjalanan dinas yang menghabiskan anggaran tapi hasil dari Bimtek tidak ada bagi kemajuan Sintang. Mukarram menyarankan dana untuk kegiatan Bimtek alangkah baiknya digunakan untuk pembangunan jalan di desa-desa yang telah rusak parah atau membangun rumah dinas guru yang hancur lebur.
Mukarram menegaskan rakyat sangat mengharapkan sentuhan pembangunan yang nyata dapat dirasakan oleh mereka. Tugas pemerintahlah melakukan pembangunan di daerah bukan sukanya plesiran. Dia berharap Pemkab Sintang terus meningkatkan kinerjanya dengan program-program yang pro rakyat. “Jangan sampai keberhasilan rakyat dari keringat rakyat sendiri diakui sebagai keberhasilan program pembangunan. Ini seringkali terjadi,†tuturnya.
