Gita Wirjawan Dianugerahi Gelar KRT Djojonegoro dari Paku Alam

Yogyakarta (Antara Kalbar) - Puro Pakualaman Yogyakarta pada Kamis ini menganugerahkan gelar kehormatan "KRT Djojonegoro" kepada Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan dan menyandang pangkat Bupati Sepuh.

Penganugerahan itu dilakukan bersamaan dengan acara tahunan Tingalan Wiyosan Dalem memperingati 78 tahun Sri Paku Alam IX di Bangsal Sewa Tama Puro Pakualaman Yogyakarta yang juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sebagai kerabat dalem.

Prosesi pemberian gelar dilakukan secara langsung oleh Kanjeng Gusti Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam IX melalui prosesi atau upacara adat.

"Saya cukup bangga.Ini pengakuan yang cukup dahsyat oleh Sri Paduka (Paku Alam IX)," kata Gita kepada wartawan di sela acara Tingalan Dalem seraya menegaskan tidak pernah mengajukan permintaan gelar itu.

Menurut Gita, gelar yang diterimanya memiliki konsekuensi tersendiri. Hal itu, menurut dia, harus diwujudkan  dengan sikap dan kiprah yang positif kepada masyarakat.

"Ini pengakuan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya dengan yang terbaik. Mengedepankan kepentingan rakyat supaya kesejahteraan meningkat lahir dan batin," kata salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Roy Suryo mengatakan pemberian gelar kepada Gita Wirjawan bukan hal yang mendadak dan tanpa alasan. Pemberian gelar itu merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kawan dan kerabat dalem Puro Pakualaman.

"Jangan kaget kalau Mas Gita kemudian mendapat gelar. Ayah beliau dimakamkan di Yogya yang kebetulan juga masih kerabat," kata Roy yang juga mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Bupati Sepuh Puro Pakualaman.

Sementara itu, Kerabat Kadipaten Puro Pakualaman, KPH Kusumo Parasto mengatakan penganugerahan gelar kepada Gita juga didasarkan pada prestasi serta kesanggupannya menerima gelar itu.

"Sekarang kan dia sebagai menteri yang juga memiliki orientasi atau pikiran baik kedepan dan intinya beliau sendiri juga berkenan," katanya.

Ia juga menampik anggapan adanya unsur kepentingan politik dalam penganugerahan itu.    
   
"Kita lihat kiprahnya dan kita nilai selama setahun. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan itu. Ini jauh dari persoalan politik, kalau beliau mau mencalonkan diri itu urusan pribadi beliau," katanya.