Pemuda Muhammadiyah Dukung Pemerintah Larang Ideologi ISIS

Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan organisasi yang dia pimpin mendukung langkah pemerintah yang secara resmi melarang ideologi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia.

"Pelarangan itu diharapkan dapat mengantisipasi berkembangnya paham itu di tengah-tengah masyarakat. Sikap tegas pemerintah diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk menjauhi dan menentang berkembangnya paham tersebut," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Selasa.

Seiring dengan larangan tersebut, Saleh berharap pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait dapat menyosialisasikan bahaya ideologi ISIS bagi keutuhan NKRI dan pertentangannya dengan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Saleh mengatakan sosialisasi tersebut harus melibatkan elemen organisasi masyarakat, kepemudaan dan tokoh masyarakat agar cepat tersebar luas.

"Partisipasi masyarakat luas sangat penting dan harus menjadi skala prioritas. ISIS kemungkinan paling mudah masuk melalui akar rumput. Antisipasi paling baik dengan melibatkan elemen masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekatunggalikaan yang menaung dalam NKRI.

"Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS (Islamic State) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan kita di bawah NKRI," kata Djoko Suyanto dalam jumpa pers setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8).

Djoko mengatakan setiap pengembangbiakan paham tersebut harus dicegah dan Indonesia tidak boleh menjadi tempat bersemayam paham ISIS/IS.

Menkopolhukam menegaskan bahwa warga Indonesia harus menghormati negaranya sendiri yang menganut asas kebhinekaan yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.

Ia juga mengemukakan, salah satu tindakan yang bakal dilakukan pemerintah adalah mencegah berdirinya perwakilan formal dari ISIS/IS.

Ia mengutarakan harapannya agar seluruh komponen masyarakat dapat mencegah penyebaran paham ISIS/IS di Indonesia.

(D018/R. Malaha)