TPID : Kalbar Siap Kalau Harga BBM Naik

Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Harian Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hilman Tisnawan mengatakan provinsi itu terbilang lebih siap kalau pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi.

"Di daerah pedalaman, masyarakat sudah terbiasa membeli dengan harga tinggi. Rp8 ribu sampai Rp10 ribu atau lebih per liter," kata Hilman Tisnawan saat dihubungi di Pontianak, Kamis.

Ia melanjutkan, karena sudah terbiasa, maka harga tidaklah menjadi masalah berarti namun yang terpenting bahan bakar minyak mudah diperoleh.

Ia mengakui, sebagian besar kebutuhan pokok Kalbar dipasok dari luar daerah sehingga kenaikan harga bahan bakar minyak akan mempengaruhi harga di Kalbar.

Namun ia yakin, pengaruh tersebut secara perlahan dapat diatasi. "Saat ini di Kalbar mulai mencoba untuk lebih mandiri dalam hal pangan. Misalnya produktivitas padi yang terus ditingkatkan dengan mengembangkan teknologi Hazton," kata dia.

Teknologi Hazton adalah teknologi yang mengoptimalkan benih agar tumbuh dan menghasilkan malai secara maksimal. Teknologi ini telah diterapkan di beberapa daerah. Hasilnya, petani ada yang mampu menghasilkan 11 ton gabah per hektare, jauh di atas produksi rata-rata Kalbar yakni di kisaran tiga ton.

Kemudian bawang merah yang selama ini Kalbar hanya mengandalkan pasokan luar daerah, telah ditanam dan hasilnya cukup baik.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah dan masyarakat Kalbar ke depannya terus mengembangkan produksi lokal. "Yang bisa dikembangkan di Kalbar, terus diperluas. Contoh gampangnya cabe, bisa ditanam di halaman rumah," kata Hilman Tisnawan.

Pemerintah daerah juga dapat menstimulasi agar para pengusaha mau terus berinvestasi di Kalbar. Menurut dia, ada sejumlah daerah di Kalbar yang mencatatkan prestasi secara nasional. Seperti Kota Pontianak yang mampu memangkas perizinan serta menjamin keamanan bagi pengusaha.

Sedangkan untuk infrastruktur, meski ada perbaikan, namun Kalbar tidak mampu berupaya sendiri sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah pusat agar infrastruktur di Kalbar terus membaik. "Kalau distribusi barang dan jasa lancar, akan mempengaruhi harga di tingkat masyarakat," katanya.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Pontianak, Gusti Indra Kusnadi tidak sepakat kalau harga bahan bakar minyak subsidi dinaikkan. Menurut dia, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mendukung terciptanya peluang kerja.

"Selama ini, pengusaha Indonesia tumbuh dan berkembang namun seperti tidak tertata dengan baik," kata pengusaha properti itu.

Menurut dia, seharusnya pemerintah memberi fasilitas dan berbagai kemudahan kepada pengusaha sehingga mampu bersaing hingga tingkat global.

"Selama ini, kalau ada pergantian pemerintahan, selalu ada kenaikan harga bahan bakar minyak dengan alasan untuk menekan defisit APBN," kata Gusti Indra Kusnadi.

(T011/N005)