Pontianak (Antara Kalbar) - Kementrian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Dewan Kelautan Indonesia menggelar rapat dengan Pemprov Kalbar dan daerah lainnya untuk membahas kesiapan pelaksanaan Sail Karimata 2016 yang puncak kegiatannya akan dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.
"Mengingat kegiatan ini akan dilakukan dalam skala besar, maka diperlukan diskusi terhadap hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pemda yang melibatkan banyak pihak. Nah, hari ini kita sengaja melibatkan semua unsur terkait, termasuk empat pemerintah daerah yang nantinya akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan ini," kata Ketua Dewan Kelautan Indonesia, Dedi di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, rapat koordinasi itu merupakan langkah awal/persiapan sebuah kerja sama pemerintah pusat, Pemprov Kalbar, Pemprov Riau dan kabupaten/kota terkait untuk mensukseskan Sail Karimata 2016 itu.
"Kalimantan Barat akan menjadi tuan rumah dari kegiatan Sail Karimata 2016, dimana pada kegiatan itu akan ada 24 rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada Sail Karimata 2016 tersebut. Kegiatan ini akan melibatkan banyak kementrian dan beberapa pemerintah daerah, sehingga dari segi anggaran kita masih perlu merincikan berapa besar anggaran yang diperlukan," tuturnya.
Ditempat yang sama, Deputi V Menko PMK, Haswan Yunaz mengatakan pihaknya sangat yakin jika Kalbar dan provinsi lainnya mampu melaksanakan Sail Karimata 2016 itu dengan baik. Saat mengetahui kondisi Kayong Utara yang masih memiliki beberapa keterbatasan seperti infrastruktur dan listrik yang kurang memadai, pihaknya justru optimis hal itu bisa dilakukan dalam waktu dua tahun sampai kegiatan itu berlangsung.
"Kegiatan ini kan dilaksanakan oleh beberapa kementrian dan pemerintah daerah, sehingga nantinya pengerjaannya akan dilakukan keroyokan. Saya yakin, beberapa kekurangan itu bisa dipenuhi, terlebih kegiatan ini dilakukan juga untuk mempercepat proses pembangunan," katanya.
Haswan menjelaskan, tujuan dari kegiatan Sail tersebut adalah untuk membuat model percepatan pembangunan daerah kepulauan dan daerah terpencil, menggalang keterpaduan, sinergi program dan anggaran lintas kementrian dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, mempromosikan lokasi kegiatan sebagai tujuan wisata nasional dan internasional.
"Dari hasil rapat hari ini, kita akan meminta kepada pemda terkait untuk menyusun masterplan kegiatan ini, kemudian mengajukan besaran anggaran yang diperlukan. Nantinya anggaran akan disesuaikan dengan pos masing-masing kementrian dan apa yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah," tuturnya.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap Sail yang sudah dilaksanakan dibeberapa daerah, sangat dirasakan menfaatnya bagi masyarakat terutama percepatan pembangunan infrastruktur. Daerah yang dijadikan kegiatan Sail lebih dikenal masyarakat luas, Kunjungan wisatawan meningkat destinasi wisata, bahkan kegiatan perekonomian dimasyarakat dapat meningkat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, alasan untuk diusulannya Kabupaten Kayong Utara, karena KKU termasuk kabupaten tertinggal dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah di Kalimantan Barat. Selain itu, Taman Nasional Gunung Palung dan Kawasan Suaka Alam Laut Karimata berada di Wilayah Kabupaten Kayong Utara.
"Yang jelas ini akan menjadi PR bagi kita, bagaimana agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan sukses. Untuk itu, koordinasi antara pemda dan kementrian terkait serta pemerintah kabupaten/kota yang ada di dalamnya harus intens. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik, agar proses pembangunan dan destinasi wisata di Kalbar dan Kayong Utara khususnya, dapat lebih cepat terbangun," kata Christiandy.
