Dewan Sintang Dukung Wacana Moratorium Sawit dan Tambang

Sintang (Antara Kalbar) - Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Markus Jembari menyambut baik wacana Presiden Republik Indonesia yang bakal menyiapkan moratorium untuk lahan kelapa sawit dan tambang.

"Sudah seharusnya moratorium tersebut dilaksanakan mengingat di Sintang lahan untuk digarap sudah hampir tidak ada," kata Markus.

Menurut politisi Partai Demokrat ini , jika dilihat dari kondisi hutan dan sumber daya yang ada dalam wilayah Sintang, sesungguhnya sudah habis bahkan yang ada pun kondisinya sudah menyedihkan. Maka dari itu, lanjut dia, moratorium ini sangat diharapkan sehingga persoalan perkebunan yang terjadi selama ini tidak semakin berlarut.

"Saya pribadi sangat mendukung moratoriun sawit khususnya di Sintang. karna kita ketahui banyak masalah yang ditimbulkan di tengah masyarakat yang menyebabkan konfilik bahkan berujung pada tindak pidana," ujar dia.

Pria ramah senyum ini mengatakan upaya untuk melakukan tata kelola sumber daya alam, agar tidak menjadi objek eksploitasi atas nama pembangunan. "Kita dari DPRD Sintang ini sangat mendukung sekali wacana Presiden," kata dia.

Legislator Dapil IV ini mengatakan kalau dilihat dari massifnya perluasan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan izin tambang saat ini, akan menjadi ancaman yang serius bagi keberadaan satwa hutan dan wilayah hidup masyarakat.

Markus menilai dengan adanya perusahaan sawit yang berdomisili di Sintang saat ini sudah banyak membuat susah masyarakat. Misalnya, perusahaan sawit yang berada di Sungai Tebelian. Dimana perusahaan tersebut masih banyak persoalan yang belum terselesaikan terkait hak-hak masyarakat setempat.

"Sebenarnya kita bersyukur dengan keberadan perusahaan itu. Namun, hak-hak masyarakat juga harus diperhatikan sehingga aturan yang ada tidak dilanggar," katanya mengingatkan.

Selain itu, sejumlah perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Sintang bisa dikatakan tidak memberikan penghasilan untuk daerah berupa PAD. Bahkan, ditemukan 8 perusahaan perkebunan di Sintang yang sudah melanggar Perda Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Sintang. "Kondisi ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Sintang, bahkan harus segera dilakukan evaluasi sehingga tidak menimbulkan konflik pada kemudian hari," kata dia.