Sintang (Antaranews Kalbar) - Wakil Ketua DPRD Sintang, Terri Ibrahim mendesak Pemkab Sintang untuk kembali menginventarisir perusahaan perkebunan yang ada di terutama yang belum memiliki HGU karena menjadi bukti ketidakseriusan mereka dalam berinvestasi.
"Kalau HGU tidak diurus, itu artinya perusahaan tersebut tidak serius berinvestasi di Sintang," katanya.
Terri khawatir, perusahaan perkebunan yang tidak mau segera mengurus HGU, bisa saja perusahaan itu hanya ingin memiliki izin lokasi saja. "Nantinya izin lokasi itu di take over ke perusahaan lain. Inikan langkah yang tidak baik," kata Terri.
Wakil rakyat dari Dapil Ketungau ini tak ingin, perusahaan perkebunan yang sudah mengantongi izin lokasi tapi tidak berinvestasi dengan baik. "Kalau ada perusahaan yang hanya ingin mengantongi izin lokasi, kemudian melakukan take over. Itukan artinya mencari keuntungan sepihak. Masyarakatlah yang dirugikan," ujar dia.
Terri mengatakan, pihaknya akan mendesak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk menginventarisir lagi perusahaan mana saja yang belum mengurus HGU. "Kalau belum diurus HGU nya, disurati. Tanyakan pada perusahaan itu, apakah mereka benar-benar ingin berinvestasi di Sintang atau tidak. Kalau tidak, Tarik lagi lahannya," saran Terri.
Sebelumnya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang mencatat ratusan perusahaan perkebunan sawit di wilayah itu belum memiliki hak guna usaha (HGU). "Dari 200 perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Sintang, baru 60 perusahaan perkebunan sawit yang sudah memiliki," kata Kepala BPN Sintang, Junaedi.
Ia melanjutkan, pada tahun 2017, hanya ada empat perusahaan perkebunan sawit yang mengajukan HGU ke BPN Sintang. "Keempat perusahaan perkebunan sawit ini sudah kami keluarkan dokumen HGU nya," kata Junaedi.
Ia melanjutkan, pada tahun ini, ada sekitar dua atau tiga perusahaan perkebunan sawit yang akan mengajukan HGU ke BPN. Perusahaan perkebunan yang ingin mengajukan HGU ini, berkewajiban memberikan lahan plasma kepada masyarakat di sekitar tempat perusahaan itu berinvestasi. Pembagian kebun inti dengan kebun plasma inipun sudah diatur, yakni minimal 80 persen kebun inti dan 20 kebun plasma.
"Ada perusahaan perkebunan yang bagus, mereka memberikan kebun plasma sebesar 30 persen," katanya.
Perusahaan perkebunan, kata Junaedi, berkewajiban mengelola kebun plasma selama masyarakat setempat belum mampu mengelola plasmanya sendiri. "Investor juga berkewajiban memberikan rasa nyaman di lingkungan mereka berinvestasi," kata dia.
Selama ini, kata Junaedi, seringkali perusahaan saat mengajukan permohonan HGU, mereka belum menyiapkan kebun plasmanya. "Nah, yang begini ini, kita menolak pengajuan HGU mereka," katanya.
Dikatakan Junaedi, pembagian plasma pada masyarakat di sekitar tempat investasi bisa bermacam bentuknya. Ada yang dalam bentuk kebun yang dikelola masyarakat, ada juga dalam bentuk kemitraan seperti koperasi. "Kebun plasma pun bisa dikelola oleh koperasi kemitraan," katanya.
Junaedi mengimbau, perusahaan perkebunan sawit yang belum memiliki HGU segera mengurus HGU mereka. Sebab dengan mengantongi dokumen HGU, perusahaan menjadi turut andil memberikan kontribusi pada Pemda dalam bentuk pajak. "Perusahaan pun akan lebih nyaman berinvestasi jika telah memiliki HGU," katanya.
Terpisah, Kasi Perkebunan Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Arif mengatakan, pihaknya telah berupaya mendorong perusahaan perkebunan agar segera mengurus HGU mereka.
Dikatakan dia, di setiap kegiatan evaluasi terhadap kemajuan perkebunan dan ekspose perkembangan perkebunan oleh group perusahaan perkebunan, pihaknya selalu mendorong agar perusahaan perkebunan yang belum mengurus HGU segera mengurusnya. Kepemilikan HGU ini juga sebagai salah satu syarat perusahaan perkebunan bisa memiliki sertifikat ISPO.
"Untuk pengurusan HGU ini, semua persoalan harus sudah clear. Mulai dari plasmanya, kebun intinya dan lahan tidak ada tumpang tindih lagi," katanya.
Dikatakan dia, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, jumlah perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang yang sudah memiliki izin lokasi sebanyak 55 perusahaan.
Dari jumlah itu, sebanyak 17 perusahaan sudah memiliki HGU. Data jumlah perusahaan perkebunan yang disampaikan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang ini berbeda jauh dengan data yang dimiliki BPN Sintang. Menurut data BPN Sintang, jumlah perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang mencapai 200 perusahaan dan baru 60 perusahaan yang memiliki HGU.
Dewan Sintang minta perusahaan tak urus HGU disurati
Senin, 26 Maret 2018 16:46 WIB

Logo DPRD Sintang (istimewa)