Pontianak (Antaranews Kalbar) - Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas, Kalimantan Barat, Jamiat Alkadol mendesak pemerintah daerah setempat untuk membuat kebijakan khusus menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang tengah berlangsung mengingat Sambas berbatasan langsung dengan daratan Malaysia.
"Kami menilai Pemerintah Kabupaten Sambas harus secara khusus membuat kebijakan menghadapi MEA karena pembangunan infrastruktur sudah sangat baik di daerah ini. Kita sudah memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang megah," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Kamis.
Ia menyebutkan jangan sampai pemerintah daerah berpikir bahwa urusan perbatasan dan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah harus ambil porsinya dan memanfaatkan potensi yang ada," jelas dia.
Baca juga: Kadin Kapuas Hulu Siap Bersaing Pada MEA
Menurutnya, terkait kualitas SDM Kalbar dan Kabupaten Sambas masih rendah. Sehingga perlu peningkatan seperti satu di antaranya diberikan pelatihan karena sekarang banyak Balai Latihan Kerja (BLK) terbengkalai di mana-mana.
"Indeks Pemberdayaan Manusia (IPM) di Kalbar dalam satu dekade terakhir jalan ditempat berkisar 20 ke atas dari 34 provinsi di Indonesia, bahkan terendah di Kalimantan, ini harus segera dicarikan solusi untuk menghadapi MEA," jelasnya.
Kembali dikatakannya, Kabupaten Sambas sudah memiliki infrastruktur jalan yang baik. Namun yang terjadi sekarang justru tidak sesuai dengan tujuan pembangunan dimana justru masyarakat Kabupaten Sambas yang banyak berkunjung ke Malaysia. Sementara masyarakat Malaysia hanya dijadikan Sambas untuk sebagai perlintasan saja.
"Maka untuk sekarang tingkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menyusun dan menetapkan paket kebijakan respon MEA dan pembangunan perbatasan di Kalimantan Barat. Buat kebijakan penanaman modal tetapi yang menarik investor dan perbaiki perizinan satu pintu," jelas dia.
Sementara itu, mantan Bupati Sambas, Burhanuddin A. Rasyid mengatakan rencana pembangunan perbatasan seperti yang sudah direncang di dalam ?Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 25 tahun yaitu 2001-2025 sudah mulai nampak hasilnya terutama jalan ke Malaysia sudah selesai.
"Itu benang merahnya, agar orang dari Malaysia dan Brunei bisa dengan mudah masuk ke Sambas," katanya.
Baca juga: Imigrasi : Waspadai Aliran Radikal di Era MEA
Namun disampaikan Burhanuddin masih banyak yang harus disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sambas agar warga Malaysia dan Brunei saat masuk ke Sambas terutama oleh-oleh yang mereka beli.
"Jika masyarakat Malaysia dan Brunei masuk Sambas hanya lewat saja dan mereka membeli barang di Singkawang, maka gagal dalam kita membangun karena masyarakat Sambas tidak langsung menikmati hasil pembangunan tersebut," katanya.
