Bupati Muda apresiasi keberadaan tim korsupgah KPK di Kalbar

Pontianak (ANTARA) - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengapresiasi langkah Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK yang mendorong MoU dan percepatan tata kelola pendapatan dan aset-aset daerah yang lebih efektif dan transparan dengan sistem digital elektronik yang jauh lebih maksimal bagi percepatan kemajuan daerah.

"Sebagai kabupaten termuda di Kalbar, Kubu Raya akan berupaya mengimplementasikan ini, agar bisa berjalan segera sekaligus melakukan Penataan dalam proses optimalisasi aset dan pendapatan asli daerah bagi percepatan perbaikan pelayanan oleh pemkab dan birokrasinya," kata Muda, usai menghadiri kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama pemerintah daerah dengan Bank Kalbar dan BPN dalam rangka optimalisasi percepatan dan penertiban aset daerah di kantor Gubernur Kalbar, Kamis.

Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah menjadi fokus tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK. Dengan adanya ini upaya penyimpangan pendapatan dapat dicegah.

Baca juga: Bupati Muda kembali berlakukan Program Jamkesda

Selain itu dapat dipastikan pendapatan asli daerah (PAD) juga akan lebih meningkat.

"Ini tentu menjadi hal positif yang akan kita dukung. Makanya, saya akan minta kepada instansi terkait untuk segera berkoordinasi dengan tim Korsupgah KPK yang ada di Kalbar agar bisa segera mengambil langkah," kata Muda.

Sebelumnya, kata bupati yang selalu punya gagasan inovatif tersebut, dalam rangka pencegahan korupsi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pemda menggunakan aplikasi online untuk mengakses layanan. Konsultasi ke depan diharapkan dilakukan melalui Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA).

Baca juga: Bupati Muda siap bantu pengembangan Pengadilan Agama Sungai Raya

"Ini juga sedang kita persiapkan, agar semuanya bisa dengan sistem online," kata Muda.

Di tempat yang sama, pimpinan KPK RI Basaria Panjaitan meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Kalimantan Barat untuk bisa berkoordinasi dengan tim Korsubgah yang telah dibentuk KPK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Kami meminta agar daerah memperhatikan aset-aset yang dimilikinya. Dengan begitu tidak ada aset yang hilang tanpa kejelasan. Saya minta pak Gubernur beserta kepala daerah yang ada di Kalbar untuk bisa meningkatkan koordinasi dengan tim Korsopgah yang ada di provinsi ini," tuturnya.