"Karena itu, relasi yang terjadi di antara sesama birokrasi dan antara birokrasi dengan masyarakat harus berjalan dengan benar," kata Muda saat memimpin upacara gabungan aparatur Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dirangkaikan halal bihalal Idul Fitri 1440 Hijriah di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Senin.
Pada kesempatan itu, dirinya juga menegaskan bahwa birokrasi pemerintah daerah jangan eksklusif. "Tunjukkan bahwa kita menyatu dengan masyarakat. Masyarakat akan bergerak apabila kita lebih banyak membuktikan bahwa kita menyatu dengan pikiran-pikiran masyarakat," tuturnya.
Muda menyebut momen bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri seharusnya menjadi wadah penempa diri khususnya bagi aparatur pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya.
Lulus tidaknya dari ujian Ramadhan, menurut dia, dibuktikan dengan ada tidaknya peningkatan kualitas diri setiap PNS. "Pembuktiannya, bagaimana aparatur pemerintah bisa meningkatkan kualitas diri, kualitas berpikir, kualitas martabat, dan kualitas langkah-langkah yang diharapkan. Kualitas itu semua akan menular kepada semua rumah tangga yang ada di Kubu Raya yang notabene menjadi tanggung jawab kita semua," tuturnya.
Menurut Muda, tempaan ibadah Ramadhan dan hari kemenangan Idul Fitri harus menjadi pengungkit kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah dan birokrasi menjadi harapan besar masyarakat. Karena itu, dirinya berharap seusai Ramadhan dan Idul Fitri, daya juang dan kinerja aparatur harus memiliki lompatan yang lebih baik.
Setelah dilatih mengendalikan diri selama Ramadhan, tentulah harusnya menjadi jauh lebih baik. "Rakyat Kubu Raya yang berjumlah 604 ribu jiwa dan 162 ribu rumah tangga membutuhkan kinerja dan kerja keras birokrasi sampai ke level terbawah," katanya.
Muda menegaskan indikator kesuksesan adalah ketika sudah tidak ada anak putus sekolah di Kubu Raya, semakin sedikit pengangguran, masyarakat yang hidup terbelakang dan termarjinalkan, serta berkurangnya generasi muda yang terjerumus hal-hal negatif.
"Intinya sebuah kesuksesan pemerintah itu diukur dari apa yang bisa dicapai dalam kondisi masyarakat secara luas. Yaitu, dilihat dari rasa keadilan yang diberikan pemerintah daerah dan juga indikator-indikator capaian yang dilihat secara detail dengan mengacu pada kondisi-kondisi kehidupan masyarakat khususnya di daerah," katanya.*
