Bupati Kubu Raya dorong SKPD buat kebijakan stimulan bagi koperasi dan UMKM

Pontianak (ANTARA) - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menegaskan kepada setiap SKPD dan instansi yang ada di kabupaten itu untuk bersama-sama berkomitmen dan mendukung kebijakan yang menstimulasi koperasi, UMKM dan sektor usaha ketahanan pangan agar lebih bergairah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di kabupaten itu.

"Saya minta semua pihak bergerak bersama melakukan kepong bakol (gotong royong) dalam mendukung dan menstimulasi pelaku usaha baik koperasi, UMKM serta sektor usaha ketahanan pangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi, khususnya di Kubu Raya," kata Muda saat memimpin rapat koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di kantor Bupati Kubu Raya, Selasa.

Pada rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Usman, Sekda Kubu Raya Yusran Anizam, Kepala BPN Kubu Raya, Kepala Cabang Bank Kalbar, Perwakilan dari BNI, Kepala Dinas Koperasi serta SKPD terkait dan para undangan itu, Bupati Muda mengajak semua pihak untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM tersebut.

"Saya minta kepada semua pihak di Kubu Raya agar tidak mempermasalahkan suatu masalah, namun dapat merumuskan dan menindaklanjuti setiap masalah tersebut dengan menghadirkan solusi. Saya yakin, dengan sistem kepong bakol, setiap masalah yang ada bisa kita selesaikan bersama," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan, ASN dan lembaga pemerintahan di Kubu Raya serta semua pihak terkait juga harus ikut mendorong nilai tambah bagi produk koperasi, UMKM, dan bidang pangan serta berkomitmen untuk mendukung kebijakan dan keberpihakan pasar sistemik bagi pelaku usaha.

"Dengan penguatan pasar sistemik bagi pelaku usaha lokal, maka ini akan menguatkan perputaran uang lokal sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah bisa lebih di maksimalkan," katanya.

Pada kesempatan itu, Muda juga meminta agar Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa bekerjasama dengan pihak terkait lainnya untuk memfasilitasi digitalisasi promosi dan transaksi bagi koperasi, UMKM dan bidang pangan.

"Bagi UMKM kita yang bergerak di sektor olahan pangan, kita juga harus bisa memfasilitasi sertifikasi halal bagi produk mereka. Kemudian, fasilitasi data dan informasi koperasi, UMKM dan bidang pangan berbasis spasial, menjadi penting untuk memperkuat data kita agar bantuan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran," kata Muda.