Sutarmidji minta CPNS bantu tingkatkan layanan publik

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengharapkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru dan tenaga kesehatan golongan III angkatan XLI, XLII dan XLIII di lingkungan pemerintahannya dapat membantu meningkatkan layanan publik dalam menyukseskan program Pemprov Kalbar.

"Salah satu dari Visi Pemprov Kalbar adalah Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan. Perbaikan tersebut dapat berupa perbaikan manajemen, administratif, sistem dan lainnya," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.

Dia mengatakan, dalam melakukan perbaikan tersebut, diperlukan sumber daya aparatur yang handal, terlebih di era teknologi informasi, komunikasi dan digitalisasi saat ini. Aparatur harus bisa bersikap adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat berkembang.

Menurutnya, jika aparatur sudah bersikap adaptif maka hal ini merupakan faktor penunjang untuk mencapai keunggulan kompetitif di berbagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

"Kita telah memasuki era teknologi, era globalisasi, era digitalisasi bahkan cenderung robotisasi, era dimana tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Semuanya tampak terjelaskan, transparan dan mudah di akses," kata Sutarmidji.

Oleh karena itu, mantan Wali Kota Pontianak meminta aparatur harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi seperti ini. Para peserta juga diberikan pengetahuan dengan hal-hal yang bersifat "Kekinian".

"Ini dimaksudkan agar aparatur juga bisa mengikuti perkembangan dinamika kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang makin ke hari, semakin cepat berkembang," ingatnya.

Sutarmidji mengharapkan, pada pelatihan Dasar CPNS atau yang dulunya disebut Diklat Prajabatan, merupakan salah satu amanah Undang Undang yang harus dilakukan karena menjadi prasyarat bagi perubahan status dan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pada Latsar ini para CPNS tidak hanya diberikan pengetahuan tentang nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya.

Para CPNS katanya, juga dilengkapi dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosiaI-kultural dengan menggunaan perspektif whole of govemment dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya.

"Kepada para Peserta Latsar juga akan diberikan hal-hal lain yang berkaitan dengan sikap dan perilaku, baik perilaku selaku warga negara, juga perilaku selaku pelayan masyarakat," katanya.

Selain itu, lanjutnya, perilaku sebagai warga negara, para peserta akan diberikan pendidikan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, bela negara serta pengenalan terhadap berbagai isu kontemporer dan strategis.

"Hal ini dimaksudkan agar setelah menjadi PNS, para peserta dapat menerapkan secara real akan peran PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam lingkungan kehidupan yang beragam ini," tuturnya.

Kemudian, peserta juga akan mendapatkan materi tentang bagaimana interaksi satu sama lain dalam kehidupan berkelompok, bagaimana bisa membangun kerjasama satu sama lain, saling berkolaborasi, serta paham akan esensi PNS dalam menjalankan fungsi lainnya, yaitu PNS sebagai pelayan publik, sebagaimana salah satu amanah dan' Reformasi Birokrasi.

"Kesemuanya itu, baik materi yang menyangkut pengetahuan, keahlian dan sikap sebagaimana di atas, wajib diaktualisasikan di tempat kerja masing masing, sehingga para peserta menjadi terhabituasi dalam menjalani pekerjaan yang dilakukannya di unit kerjanya di tempat para peserta bertugas," ujarnya.

Dengan demikian spirit yang ingin dicapai untuk melaksanakan latsar ini, yaitu agar para aparatur sipil negara dapat membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, inovatif, nasionalisme dan kebangsaan.

"Serta membangun karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi dalam bidang pekerjaannya, tidak hanya bersifat slogan tetapi dapat tercipta," kata Sutarmidji.