Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang keterlibatan swasta membangun pembangkit maupun transmisi listrik dalam upaya mendorong percepatan 100 persen rasio elektrifikasi dan mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Triharyo Soesilo di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat menilai investor Amerika Selatan hingga Afrika memiliki kapabilitas melistriki daerah tertinggal tersebut.
"Arahan Pak Menteri (ESDM), coba dorong investor (swasta). Di dunia, ternyata banyak investor yang dapat melistriki daerah tertinggal. Dari Amerika Selatan, Afrika, itu banyak sekali investornya," jelasnya.
Keterlibatan investor swasta, imbuhnya, tidak terelakkan lagi mengingat besarnya kebutuhan dana investasi dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Berdasarkan kalkulasi yang ada, total kebutuhan investasi untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen sekitar Rp10,7 trilliun pada 2020.
Lebih lanjut, Triharyo menjelaskan skema penyediaan listrik di Indonesia bagian timur akan memanfaatkan dana desa yang dikelola badan usaha milik desa (BUMDes). Mekanisme yang dimungkinkan antara lain BUMDes menggandeng perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP).
Senada Triharyo, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menegaskan keterlibatan swasta akan meringankan finansial PT PLN (Persero), yang saat ini fokus pada penyelesaian Program 35.000 MW.
Ia berharap PLN membuka peluang untuk menggandeng pihak swasta demi mempercepat tujuan rasio elektrifikasi 100 persen.
"Butuh hampir Rp11 triliun untuk 2020 saja. Padahal, PLN cuma mampu Rp2,1 triliun. Makanya, kami membuka peran serta privat. Saat ini, rasio sudah 98,6 persen, sisanya (1,4 persen) itu memang di daerah 3T. Termasuk, wilayah yang pulau kecil," ujar Rida.
Baca juga: Pemkab Landak-PLN lakukan perluasan pemasangan listrik di daerah terpencil
Baca juga: Menunggak puluhan juta, PLN putus aliran listrik di kantor bupati
Baca juga: Ibu kota baru butuh tambahan 1.555 MW suplai listrik
