Rp405,1 triliun dinilai tak cukup tangani dampak COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menduga tambahan belanja dan pembiayaan di APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun tidak cukup untuk menangani dampak wabah COVID-19.

“Apakah cukup? kita tidak tahu bahkan kita duga tidak akan cukup,” katanya dalam dalam diskusi publik secara daring di Jakarta, Senin.

Febrio merinci tambahan anggaran itu terdiri dari Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp75,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi.

Ia menuturkan pemerintah akan bersiap-siap untuk menentukan langkah selanjutnya sebagai antisipasi jika tambahan anggaran tersebut tidak cukup untuk menangani wabah COVID-19 dan memperbaiki perekonomian Indonesia.

“Apakah ini akan cukup? terus terang kami ragu. Pemerintah akan siap-siap juga kalau ini tidak cukup apa yang harus dilakukan. Pemerintah harus siap-siap untuk antisipasi,” katanya.

Sementara itu, Febrio menjelaskan anggaran Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi diindikasikan untuk pemberian stimulus bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Ini terus terang sedang digodog jadi memang saya tidak bisa cerita banyak tapi saya indikasikan ini stimulus untuk UMKM,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga kini telah mampu menyasar 20 persen UMKM terbawah sehingga diharapkan dengan Rp150 triliun dapat menjangkau lebih luas.

“Ini kita kejar karena KUR dan PKH sudah menyasar 20 persen paling bawah jadi sekarang kita menyasar yang 20 persen di atasnya agar juga terjangkau,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Febrio memastikan dalam waktu dekat pemerintah akan merilis insentif melalui anggaran Rp150 triliun agar dapat efektif dalam mengurangi beban UMKM yang tertekan akibat pandemi COVID-19.

”Kita mau yang Rp150 triliun ini efektif meringankan beban UMKM. Dalam beberapa hari ke depan akan kita rilis tergantung formulasinya bagaimana dan ini akan kita sampaikan juga ke Presiden,” jelasnya.