Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI Goro Ekanto mengatakan kondisi fiskal Indonesia berimbas juga ke Kalimantan Barat diprediksi akan lebih baik tahun 2017.
Menurut Goro, pada kajian tentang menjaga kredibilitas APBN, refleksi APBN 2016 dan kebijakan fiskal 2017 yang digelar Kemenkeu RI, di Hotel Mercure Pontianak, Rabu, proses pemulihan ekonomi dunia hanya akan berjalan moderat dan ekonomi AS diperkirakan masih diliputi ketidakpastian.
Namun, menurutnya, ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas lima persen.
Terlebih, kata dia, pertumbuhan itu didukung inflasi yang lebih terkendali. Stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga di tengah gejolak global.
"Defisit APBN terjaga pada tingkat yang aman. Penerimaan pajak kita tumbuh 4,2 persen walaupun masih di bawah target. Tax amnesty berkontribusi positif. Penundaan DAU telah dibayarkan semuanya pada akhir tahun 2016. Penyertaan modal negara juga dilaksanakan untuk penguatan peran BUMN," ujar dia pula.
Menurut dia, meskipun pertumbuhan ekonomi dan fiskal Indonesia membaik, namun target APBN lebih realistis. Dikatakannya juga bahwa arah kebijakan fiskal subsidi tepat sasaran.
"Kita juga melakukan efisiensi belanja serta melakukan optimalisasi pendapatan. Penyederhanaan prosedur dan pendisiplinan fiskal juga dilakukan," katanya lagi.
Sedangkan pakar ekonomi makro Universitas Tanjungpura Eddy Suratman mengatakan, pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya perbaikan aturan di tingkat pusat.
"Perubahan angka orang kena pajak untuk pajak penghasilan membuat daya beli masyarakat membaik, sehingga konsumsi meningkat," kata dia.
Menurutnya, lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi nasional juga menggambarkan peningkatan arus investasi. Hal tersebut disebabkan aturan-aturan di level pusat yang membaik untuk iklim investasi.
"Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia mulai terasa dampaknya. Uang yang selama ini mengendap di bank mulai digunakan untuk sektor riil. Kalbar bisa jauh lebih baik perekonomiannya bila industrialisasi digencarkan," kata dia pula.
Eddy meminta pemerintah bertindak cepat untuk mendorong percepatan industri hilir, terutama untuk crude palm oil (CPO).
Industri pengolahan, kata dia lagi, adalah solusi agar nilai komoditas Kalbar menjadi lebih tinggi.
(KR-DDI/B014)
