Disbun Kalbar harap harga karet naik imbas pembelian oleh PUPR

Pontianak (ANTARA) - Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero berharap kebijakan pembelian karet oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 10 ribu ton karet secara langsung dari petani untuk aspal karet bisa mendongkrak harga di tingkat petani.

"Langkah mitigasi PUPR terhadap dampak negatif COVID-19 yang membuat produksi komoditas perkebunan tersebut sulit diserap pasar diharapkan dongkrak harga lebih mahal dari saat ini," kata Heronimus di Pontianak, Rabu.

Hero menyebutkan bahwa jika kebijakan pembelian karet untuk menyerap karet petani saja tanpa mendongkrak harga maka tidak akan berdampak luas bagi petani.

"Pasalnya saat ini saja, pabrik karet di Kalbar kekurangan bahan baku. Jadi pasar untuk karet terbuka lebar atau petani tidak kesulitan untuk menjual. Namun di sisi lainnya seandainya kebijakan yang ada untuk perbaikan harga artinya malah jadi kompetitor pabrik karet. anti siapa yang akan suplai bahan olahan karet atau bokar untuk pabrik," sebut dia.

Dari dua sisi tersebut, kebijakan perlu dikaji lebih jauh positif negatif nya karena banyak pihak yang terlibat dalam rantai nilai komoditi karet.

"Terkait teknis pembelian karet oleh PUPR saat ini kami belum ada informasi detail," kata dia.

Sebelumnya Menteri PUPR, Basuki mengatakan bahwa mekanisme pembelian aspal karet tersebut akan dilakukan oleh Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR di sejumlah daerah, seperti Medan, Palembang, Padang, Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan dan daerah lain penghasil karet.

Masing-masing Balai Jalan akan membeli langsung dari petani yang tergabung dalam kelompok petani Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Bahan olah karet
(UPPB).

Untuk itu Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk membeli 10 ribu ton karet langsung dari petani di sejumlah wilayah produsen karet sebagai bahan campuran aspal karet.

Pembelian komoditas karet langsung dari petani untuk aspal karet oleh Kementerian PUPR ini merupakan bagian dari refocusing kegiatan senilai Rp1,66 triliun, sebagian besar akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan fasilitas infrastruktur penanggulangan COVID-19 dan program padat karya tunai untuk membantu daya beli masyarakat pedesaan.