Belum ada perkembangan pembangunan PLTN di Kalbar

Pontianak (ANTARA) - Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (Himni) Dr Netty Herawati, M, Si mengatakan sejauh ini belum ada perkembangan yang berarti terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir  (PLTN) di Kalbar bahkan Indonesia

"Jadi selama ini yang diupayakan untuk pembangunan PLTN baru bersifat wacana dan rencana. Hal itu karena masih banyak perdebatan dan hal - hal yang perlu disiapkan terkait aspek regulasi. Jadi belum ada berita yang berarti terkait rencana pembangunan PLTN," ujarnya di Pontianak, Rabu.

Ia menyebutkan bahwa saat ini baru ada beberapa rencana kajian yang akan dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Universitas Tanjungpura Pontianak.

"Rencana kajian tersebut mengenai berbagai aspek yg perlu diteliti berkaitan dengan rencana pembangunan PLTN di Kalbar," jelas dia.

Untuk rencana lokasi pembangunan PLTN di Kalbar sendiri menurutnya belum ada kepastian.

"Untuk penentuan lokasi tentu harus ditentukan melalui riset yang mendalam dari segala aspek. Jadi secara resmi tidak ada rencana untuk membangun PLTN di Bengkayang," jelasnya.

Untuk respon pemerintah daerah katanya sangat menyambut positif dan mendukung .

"Sedang respon masyarakat masih beragam, namun sebagian besar menunjukkan kecenderungan menerima," papar dia.

Menurutnya untuk pembangunan PLTN di Kalbar membutuhkan regulasi dan dukungan masyarakat luas.

“Untuk mempercepat pembangunan PLTN di Kalbar antara lain perlu kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah terkait aspek regulasi. Selain itu dukungan dan partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat berupa penerimaan ini sangat menentukan kapan dimulainya pembangunan PLTN di suatu negara,” katanya.

Ia yang juga peneliti dan dosen di Universitas Tanjungpura Pontianak menyebutkan bahwa dari aspek regulasi untuk pemerintah pusat sudah ada berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan PLTN di Indonesia. Namun untuk memperkuat kebijakan yang sudah ada masih diperlukan pernyataan "go nuklir" dari presiden.

“Adapun kebijakan di tingkat daerah diperlukan kebijakan yang memuat opsi PLTN untuk rencana pembangunan Kalbar melalui RUED, RIPIDA dan RPJMD,” papar dia.