Pontianak (ANTARA) - Pjs Bupati Sambas, Syarif Kamaruzaman memimpin deklarasi ikrar netralitas ASN dalam pilkada serentak yang dilaksanakan di kabupaten itu pada Desember mendatang.
"Seluruh pihak harus berpartisipasi dalam menyukseskan pemilihan umum, termasuk ASN. Namun, ada ketentuan yang harus ditaati oleh ASN, yaitu harus mampu menjaga netralitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi, termasuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan di kabupaten Sambas ini," kata Kamaruzaman saat memimpin Ikrar netralitas bersama ratusan ASN yang ada di Kabupaten Sambas, Senin.
Pada hari pertamanya ditugaskan sebagai Pjs Bupati Sambas tersebut, Kamaruzaman juga berpesan kepada para ASN yang ada agar bisa menolak dengan tegas, jika ada pasangan calon yang mencoba meminta bantuan untuk menjadi tim suksesnya.
"Jika menemukan hal ini saat kampanye berjalan, harus bisa menolaknya dan ASN juga harus mampu menangkal isi yang bermuatan SARA dan hoaks serta harus menciptakan iklim kondusif dan menjunjung tinggi serta menjaga kebersamaan dan tidak berpihak pada siapapun pasangan calon Kepala Daerah," tuturnya.
Dia menjelaskan, ada pun isi dari ikrar netralitas ASN se-Kabupaten Sambas berisi komitmen pegawai sebagai pelayan publik selain menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Dijelaskannya bahwa tujuan dari penyelenggaraan pilkada akan berjalan sukses jika seluruh pihak bekerjasama mewujudkan pilkada yang aman dan damai.
"Terkait ASN yang tidak netral sesuai aturan juga akan ada sangsi ringan dan berat yang diberikan tentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sehingga harapan kami seluruh ASN dapat netral memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas," tuturnya.
Terkait permasalahan virus COVID-19 yang semakin meningkat di Kalbar, mantan Plh Sekda Kalbar ini pun berharap ada upaya pencegahan dari pemerintah yang didukung oleh seluruh ASN sehingga dapat direalisasikan kepada seluruh pasangan calon Kepala daerah dan dijadikan contoh oleh warga Sambas.
"Selalu menerapkan protokol kesehatan terutama kepada para calon pemimpin yang akan melaksanakan proses demokrasi sehingga tetap memberikan rasa aman kepada kita semua tentu dengan menjalankan protokol kesehatan," kata Kamaruzaman.
