Kayong Utara perkuat akses transportasi dan telekomunikasi daerah kepulauan

Pontianak (ANTARA) - Bupati Kayong Utara, Kalimantan Barat, Citra Duani dalam Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019 - 2023 mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mempermudah akses transportasi dan telekomunikasi di daerah kepulauan seperti Pulau Karimata.

"Dalam hal transportasi untuk Pulau Maya saat ini sudah lancar. Hanya saja untuk Pulau Karimata yang hanya satu minggu sekali kapal kelotok ke Pelapis. Hal itu menyulitkan masyarakat di sana," ujarnya saat dihubungi di Sukadana, Rabu.

Ia mengatakan selain permudah akses transportasi pemerintah daerah juga akan menambah jaringan telekomunikasi di Kecamatan Pulau Maya.

"Beruntung jaringan komunikasi sudah tersambung 4G walaupun masih ada blank spot. Insyaallah di tahun depan kita ajukan satu menara lagi di daerah Benteng Jaya sehingga bisa lancar. Kemudian sarana telekomunikasi di Pulau Maya ada dua yang akan kita bangun, satu di Dusun kecil, sisanya di Kamboja," sebutnya.

Citra Duani juga menyoroti soal minimnya pendapatan asli daerah dari sektor laut. Padahal menurutnya kekayaan hasil laut di Kayong Utara cukup tinggi namun tidak banyak memberikan kontribusi besar bagi daerah.

"Kenapa potensi laut tidak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah karena kita tidak terlalu serius menangani persoalan di laut karena banyak kita ini buaya darat, sekali di bawa ke sana  banyak yang mabuk," ungkapnya.

Citra Duani mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kayong Utara sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan peningkatan hasil laut mendorong pegawai yang berdinas memiliki kemampuan lebih dibandingkan dinas lainnya karena harus aktif melakukan terobosan dan komunikasi ke masyarakat di daerah kepulauan.

"Kalau dia kita bawa ke pulau, naik speed boat mabuk, kelotok mabuk, rasanya cocok atau tidak kerja di situ. Jadi dia hanya bisa jadi buaya darat tidak bisa buaya laut, tidak bisa jadi amphibi. Bagaimana kita bisa serius menangani permasalahan di pulau kalau dia suka mabok," tegasnya.

Khusus penempatan pegawai di OPD  diingatkan Citra harus tepat. Sehingga kinerja pegawai tersebut dapat berjalan maksimal sesuai kemampuan dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan.

"Harus kita evaluasi karena birokrasi kita ini harus benar - benar di tata. Tugas badan kepegawaian menata lokasi, supaya orang bekerja sesuai tempat, keahlian, bakat minat dan kemampuan,"katanya.