Oposisi Malaysia tolak tawaran Perdana Menteri Muhyiddin Yassin

Jakarta (ANTARA) - Para pemimpin partai oposisi di Malaysia menolak penawaran kerja sama politik, yang disampaikan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dalam pidato khusus dan disiarkan secara langsung pada Jumat (13/8).

Penolakan disampaikan oleh Majelis Kepresidenen Pakatan Harapan Anwar Ibrahim (Presiden Partai Keadilan Rakyat), Hj Mohamad Sabu (Presiden Partai Amanah Negara), dan Lim Guan Eng (Presiden Partai Tindakan Demokratik atau DAP) dalam pernyataan pers di Kuala Lumpur, Sabtu.

Pendirian yang sama disampaikan oleh Mohd Shafie Apdal (Presiden Partai Warisan), Syed Saddiq Syed Abdul Rahman (Presiden Partai Aliansi Demokrat Malaysia / MUDA), Baru Bian (Presiden Partai Persatuan Sarawak/PSB) dan Wilfred Madius Tangau (Presiden United Progressive Kinabalu Organization / UPKO).

Penolakan juga disampaikan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden Pejuang Tanah Air, Mukhriz Mahathir.

Majelis Presiden PH menolak tawaran yang diberikan oleh PM Muhyiddin Yassin untuk mengizinkan mosi percaya disetujui di parlemen.

"Pakatan Harapan telah mengambil sikap untuk menolak dengan keras semua tawaran tidak tulus dari Tan Sri Muhyiddin yang seharusnya dilakukan lebih awal dan bukan pada akhir kehidupan politiknya," katanya.

Mereka juga menganggap bahwa pengumuman khusus Muhyiddin pada Jumat itu adalah pengakuan terbuka dari seorang perdana menteri yang telah kehilangan mayoritasnya.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyarankan masyarakat untuk tetap tenang sampai Yang di-Pertuan Agong melakukan tanggung jawab konstitusionalnya berdasarkan Pasal 40 (2) untuk mengangkat perdana menteri baru dari antara anggota DPR.

Zahid menjelaskan UMNO menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 15 anggota parlemen yang setia dan istiqomah karena telah mempertahankan pendirian partai untuk terus mempertahankan Kelembagaan Raja dan Konstitusi Nasional.

Saat menyampaikan pidato khusus, Muhyiddin menyebutkan tujuh tawaran kepada para pemimpin partai oposisi untuk dimintai persetujuan bipartisan.

Di antara tujuh penawaran tersebut adalah pengajuan RUU Anti Lompat Partai akan dibahas di parlemen dan alokasi yang sama akan diberikan untuk semua anggota parlemen terlepas dari partainya.