Presidensi G20 Indonesia percepat pemulihan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai Presidensi G20 Indonesia merupakan aksi nyata Indonesia dalam kepemimpinan global, termasuk dalam pemulihan ekonomi.

"Khususnya, untuk memajukan kerja sama dan kolaborasi dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi global dan membangun ketahanan global yang berkelanjutan," kata Johnny, dalam keterangan pers, dikutip Rabu.

Pemerintah juga akan memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Indonesia terpilih sebagai Presidensi G20 untuk 2022 nanti, berdasarkan keputusan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Riyadh, Arab Saudi pada November 2020. Serah terima Presidensi G20 dari Italia ke Indonesia akan dilakukan pada KTT G20 di Roma, Italia pada 30-31 Oktober mendatang.

Setelah itu, Indonesia resmi memegang Presidensi G20 2022, berlangsung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

Berkaitan dengan G20 2022 nanti, akan ada 150 kegiatan berupa rapat yang terbagi dalam dua jalur, yaitu Sherpa Track mulai 7-8 Desember dan Finance Track pada 9-10 Desember.

Rapat tersebut akan dilakukan secara marathon, mulai dari ministerial meeting, engagement group meeting hingga rapat-rapat setingkat eselon I.

"Puncak acara Presidensi KTT G20 atau G20 Leader Summit direncanakan akan dilaksanakan di Bali, namun untuk lokasi persisnya akan ditetapkan kemudian," kata Johnny.

Pertemuan G20 Summit Indonesia akan menerapkan dua metode, secara virtual dan pertemuan langsung atau tatap muka dengan melihat serta mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19.

"Untuk pertemuan tatap muka yang dijadwalkan, tentunya akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat Pemerintah memastikan pertemuan G20 nanti akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan penilaian sesuai dengan saran World Health Organization," kata Johnny.

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, Menkominfo terpilih sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media.

Selain Menkominfo, berdasarkan aturan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto sebagai Ketua I Bidang Sherpa Track, Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi sebagai Ketua II Bidang Sherpa Track, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ketua I Bidang Finance Track, Gubernur Bank Indonesia sebagai Ketua II Bidang Finance Track, serta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan sebagai Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.