Pontianak (ANTARA) - Bupati Landak Karolin Margret Natasa menilai Pemprov Kalbar tidak adil dalam pembagian kuota vaksin COVID-19, terlebih dengan pemberlakuan sistem ranking yang dilakukan membuat Landak dinilai terlambat atau tertinggal dari kabupaten/kota lain di provinsi itu.
"Sistem ranking vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi menurut saya tidak adil, jika dikatakan Kabupaten Landak terlambat dan tertinggal dari proses vaksinasi, padahal kami tidak mendapatkan jatah vaksin atau distribusi vaksin. Oleh karena itu kami berharap dengan kehadiran tim monitoring dari Pemprov Kalbar bisa menjembatani berbagai miss komunikasi dan memperbaiki update data, sehingga proses vaksinasi di Kabupaten Landak bisa kita tingkatkan," kata Karolin di Ngabang, Selasa.
Dia mengatakan, akibat sistem rangking tersebut, Kabupaten Landak tidak mendapatkan stok vaksin pada minggu ke-4 September ini yang dikarenakan capaian angka vaksinasi yang masih rendah yakni 12,42 persen dengan menduduki peringkat ke 13 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Untuk bulan September ini saja Kabupaten Landak tidak mendapatkan banyak dosis vaksin. Misalnya vaksin Coronavac mendapatkan 4.970 vial untuk 9.940 dosis, vaksin Moderna mendapatkan 68 vial untuk 952 dosis serta vaksin Astra Zeneca mendapatkan 61 vial untuk 610 dosis. Namun untuk minggu ke 4 September ini Kabupaten Landak tidak mendapatkan kuota distribusi vaksin.
Berdasarkan data cakupan vaksinasi COVID-19 Kalimantan Barat sampai dengan tanggal 25 September 2021 Kabupaten Landak dengan sasaran 282.111 peserta dengan vaksinasi pertama berjumlah 42.464 peserta atau 15,05 persen dan vaksinasi kedua berjumlah 27.638 peserta atau 9,80 persen.
Namun dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Landak sasaran vaksinasi berdasarkan kategori sudah hampir memenuhi target seperti untuk siswa dari SD, SMP maupun SMA/SMK sudah 6.445 pelajar, ibu hamil dan ibu menyusui sudah 975 jiwa.
Bupati Karolin meminta kepada pemerintah pusat agar tidak selalu mendahulukan vaksinasi di pulau Jawa saja namun juga merata ke luar pulau Jawa, hal ini mengingat target pemerintah yang harus segera menurunkan angka level PPKM di seluruh wilayah Indonesia.
Selain dari pada menurunkan jumlah kasus dengan melaksanakan PPKM sesuai dengan arahan pemerintah pusat, target Pemkab Landak selanjutnya adalah meningkatkan program vaksinasi.
"Oleh karena itu kami berharap agar pemerintah tidak hanya mendahulukan masyarakat di pulau Jawa, tetapi sudah saatnya juga memperhatikan di luar Jawa dan vaksin harus diberikan secara berkeadilan," kata Karolin.
