Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat berupaya mengumpulkan data prevalensi kekerdilan (stunting) terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa guna penanganan lebih lanjut kasus tersebut di daerah setempat.
"Hal ini bertujuan guna mengetahui status gizi anak sesuai umur di Kabupaten Landak serta mengukur prevalensi 'stunting' secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari desa ke Dinas Kesehatan selaku koordinator program," kata Bupati Landak Karolin Margret Natasa di Ngabang, Rabu (8/12).
Baca juga: Karolin ingatkan OPD tingkatkan partisipasi dalam pencegahan Stunting
Ia mengatakan semua pihak harus bisa bekerja sama dengan tujuan yang sama dalam mengatasi kekerdilan.
"Dalam menangani 'stunting' ini harus saling melengkapi, bekerja sama lintas sektor supaya apa yang menjadi akar permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas," tuturnya.
Bupati Karolin juga mengatakan tahapan kegiatan harus dilakukan sebaik mungkin guna meminimalisasi kekeliruan yang dapat berdampak pada data dan Dinas Kesehatan selaku koordinator dapat memperoleh data yang valid.
"Dinas Kesehatan selaku koordinator penanganan hal ini saya harap dapat melakukan tahapan dengan baik supaya data yang kita peroleh benar-benar valid. Meski dalam hal ini terjadi beberapa kendala misalnya petugas mengalami kesulitan selama proses pengukuran, tapi saya yakin hal itu dapat diatasi," katanya.
Baca juga: Karolin minta PKK bantu entaskan permasalahan stunting
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak Subanri mengatakan pihaknya sudah melakukan pengukuran ulang guna validasi angka yang dimiliki saat ini.
"Dari hasil koordinasi yang disampaikan para kepala puskesmas, juga ditemukan salah satu faktor yang menjadikan angka 'stunting' ini tinggi dapat disebabkan oleh 'human error' serta alat yang digunakan. Meski sepele tetapi hal ini dapat juga menjadi penyebabnya, misalnya alat-alat ukur yang dipakai tidak memenuhi standar dan lainnya," katanya.
Dia mengaku sudah meminta para kepala puskesmas rutin dalam koordinasi bersama pihak terkait guna memberikan hasil data kekerdilan yang benar di Kabupaten Landak.
"Saya sudah meminta kepala puskesmas untuk koordinasi dengan forkopimcam, para kades, para tokoh masyarakat supaya bersama-sama menangani 'stunting' di masing-masing wilayah," tuturnya.
Baca juga: 35 desa di Landak nikmati program Pamsimas dari pemerintah
Baca juga: Pemkab Landak tetapkan 17 desa sebagai lokus penanganan "stunting"
Baca juga: Pemkab Landak Komitmen Tekan Stunting
