Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak, bersikap proaktif dalam melibatkan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota itu pada tahun 2022 ini.
"Saat ini kami sudah ke arah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dengan melibatkan pelaku UMKM secara aktif. Setelah infrastruktur, kita akan prioritaskan sosial ekonomi masyarakat,” kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Pontianak tahun 2023, Selasa.
Edi menjelaskan, berbagai program strategis Kota Pontianak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di kota itu, seperti pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I, pembangunan Mal Pelayanan Publik, pembangunan Rumah Sakit Kota di Kecamatan Pontianak Utara, pembangunan Rusunawa, pelebaran jalan di sepanjang Sungai Jawi, kemudian pemancangan turap serta penyempurnaan jalan mantap dan jalan lingkungan mantap yang akan dilanjutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak pada RKPD Kota Pontianak tahun 2023 mendatang.
Dia menambahkan, saat pertumbuhan ekonomi juga turut meningkat, meski sempat turun di tahun 2020 akibat pandemi. "Saat ini pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak yang sebelumnya 4,14 persen di tahun 2019 sudah menyentuh angka 4,60 persen di tahun 2021," ujarnya.
Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,60 persen sudah melebihi target yang pihaknya prediksi dalam RPJMD Kota Pontianak.
"Pertumbuhannya ekonomi ini kemudian turut menekan angka kemiskinan, yakni jika di tahun 2019 berada di angka 4,88 persen, di tahun 2021 kemarin, sudah turun menjadi 4,58 persen. Adapun soal angka pengangguran yang melonjak pada tahun 2021 lalu, hal ini dicoba untuk diupayakan untuk menurun di tahun 2022," katanya.
Di dalam berbagai program, masih menurut dia, hal yang diutamakan yaitu menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha mikro serta mempercepat perizinan bagi mereka dalam memacu pertumbuhan ekonomi di kota itu.
Terkait perkembangan ekonomi mikro, Edi menerangkan angka inflasi di Kota Pontianak yang kian seimbang, yaitu dari tahun 2019 yang menyentuh 2,64 persen sampai sekarang di angka 1,16 persen. Pihaknya bisa mengendalikan angka inflasi tersebut meskipun saat ini mengalami kendala terkait persoalan harga minyak goreng di pasaran.
"Saya mengapresiasi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar yang telah bekerjasama selama ini dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi,” katanya.
