Kelompok Kerja AS dan Korea Selatan gelar pertemuan bahas ancaman siber Korut

Washington (ANTARA) - Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) menggelar pertemuan kelompok kerja untuk membahas ancaman siber Korea Utara (Korut) pekan ini, kata Departemen Luar Negeri AS pada Rabu.

Rencana pertemuan itu dilakukan di tengah upaya bersama mereka untuk memutus dana ilegal agar tidak disalurkan ke program pengembangan senjata ilegal Korut.

Menurut Deplu AS, pertemuan kelompok kerja tersebut digelar di Korsel pada Rabu (waktu setempat) dan dipimpin oleh Wakil Utusan Khusus AS untuk Korut Jung Pak dan rekannya dari Korsel, Lee Jun-il.

"Republik Korea (ROK) menjadi tuan rumah Kelompok Kerja AS-ROK keempat tentang Ancaman Siber Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) pada 26 Juli," kata Deplu AS dalam sebuah rilis pers.

Deplu AS merujuk kepada nama resmi Korsel -- ROK dan Korut -- DPRK.

"Pertemuan tersebut menggarisbawahi kolaborasi erat antara pemerintah AS dan Korsel untuk membendung kemampuan Korut dalam memperoleh pendapatan untuk program senjata pemusnah massal (WMD) dan rudal balistik yang melanggar hukum," kata departemen AS itu.

Baca juga: Kaspersky lihat ada lima ancaman siber jelang Valentine

Kedua negara bersekutu itu menekankan perlunya upaya untuk mengungkap dan mencegah pencurian siber oleh Korut melalui Badan Intelijen Nasional Korsel, yang pada bulan ini mencatat bahwa Pyongyang mencuri aset virtual sedikitnya senilai 700 dolar AS (sekitar Rp10,4 juta) pada 2022.

"AS dan Korsel mengupayakan berbagai langkah untuk mengatasi aktivitas siber jahat Korut, termasuk pencurian terhadap mata uang virtual, dan pekerja teknologi informasi Korut yang bekerja di luar negeri dengan menyamar sebagai warga negara non-Korut," kata Deplu AS.

"Kelompok kerja AS-Korsel mendiskusikan cara bermitra secara lebih efektif dengan pemerintah asing dan para pemimpin industri untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku siber Korut serta meningkatkan kegiatan berbagi informasi keamanan siber antara pemerintah dan sektor swasta," tambah mereka.

Sumber: Yonhap-OANA

Baca juga: Ancaman perang hibrida perlu diantisipasi secepat mungking