Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan komunikasi pemerintah dengan tokoh adat dan agama di Tanah Papua makin menguat untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens dari sanderaan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
"Perkembangannya, kita makin memperkuat komunikasi dengan para tokoh adat di sana," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Kamis.
Komunikasi dengan tokoh adat dan pemuka agama di Papua, kata dia, untuk menghindari ekskalasi yang merugikan pada keselamatan sandera.
Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah perlu mengalkulasi kerugian yang timbul dari sejumlah strategi penyelamatan pilot asal Selandia Baru itu.
"Istilahnya itu, kita menjumput rambut di tepung itu betul-betul bisa dengan baik. Itu sebenarnya filosofinya di situ. Kalau tidak melakukan kalkulasi yang sebaik-baiknya, akan banyak merugikan semua pihak," ujarnya.
Menurut dia, komunikasi dengan tokoh adat dan agama dijalin pemerintah melalui TNI/Polri, salah satunya untuk membatasi ruang gerak KKB.
"Kendalanya masalah berkaitan dengan keamanan yang bersangkutan (sandera). Kalau kita hitung-hitungannya dengan menggunakan kekuatan itu (militer), ya nanti bisa selesai, tetapi ada apa itu, buntutnya, 'kan begitu," katanya.
Ia berharap langkah persuasif yang ditempuh pemerintah saat ini dapat menghindari dampak negatif meski prosesnya berlangsung lambat.
"Kalau pelan-pelan, risikonya agak lama, tetapi buntut negatifnya itu akan lebih sedikit. Itu pilihan-pilihan yang akan diambil," ujarnya.
Pilot Susi Air Philip Mark disandera sejak 7 Februari 2023 sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Baca juga: Ma'ruf Amin upayakan tempuh negosiasi bebaskan pilot Selandia Baru
Baca juga: Nasib pilot dan penumpang Susi Air belum diketahui
