Semarang (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap sosok wakil presiden terpilih melalui kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 tidak berperan sebagai 'ban serep' atau yang bersifat sebagai pejabat cadangan.
"Wakil presiden ya wakil presiden, jangan wakil presiden rasa presiden itu bisa jadi masalah. Wakil presiden bertugas membantu presiden dan mengerjakan apa yang ditugaskan presiden," kata Ma'ruf Amin di sela kunjungan kerja di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis.
Ia mengatakan seorang wapres harus ikut mengambil peran dalam berbagai program pemerintah, paling tidak menyampaikan pandangan di setiap rangkaian sidang kabinet.
Terhadap delegasi tugas yang diamanatkan oleh presiden, kata Ma'ruf, harus fokus dikerjakan.
"Kalau yang diserahkan presiden harus fokus dikerjakan. Misalnya, stunting, saya terus pimpin rapat koordinasi meninjau ke lapangan, hitung kasus di daerah dan intervensi-nya seperti apa," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf mengapresiasi program pemberian gizi anak dalam rangka mengatasi stunting bernama day care Rumah Penanganan Stunting Lintas Sektor Bagi Baduta (Pelita) di Kecamatan Semarang Barat.
Rumah Pelita ini bentuk penanganan stunting dari hulu hingga hilir yang melibatkan Dinas Kesehatan sebagai pengasuh, juru masak, hingga pendampingan ahli gizi.
Rumah Pelita di Semarang Barat menyasar baduta stunting karena kendala pola asuh orang tua, sehingga fokus-nya pada ibu bekerja yang tidak ada pengasuh anak.
"Saya tertarik dengan gizi. Di sini ada day care anak-anak yang diasuh, jumlah peserta naiknya 60 persen. kalau model ini berhasil, akan kita kembangkan hal seperti itu, nanti kita tularkan ke daerah lain," tuturnya.
Menurut Ma'ruf tugas tersebut sudah seharusnya dikerjakan oleh wakil presiden sebagai bentuk pendelegasian tugas dari presiden.
Contoh lain dari tugas wapres, kata Ma'ruf, adalah ikhtiar menurunkan angka kemiskinan ekstrem nasional hingga menyentuh nol persen.
"Sekarang di 2024 tinggal nol koma saja. Kisaran itu tapi hampir tercapai target itu. Karena bagaimana program di daerah tangani kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Wapres Ma'ruf juga aktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkaitan dengan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang kini menyentuh 98,9 persen pengusaha di Indonesia. "Ini kita dorong terus masalah UMKM," katanya.
Ma'ruf juga menyebut sektor ekonomi syariah nasional saat ini sudah cukup berprestasi dan berkembang dengan baik.
Ma'ruf juga secara konsisten mewujudkan program Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Tiga provinsi, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan merupakan hasil pemekaran dari wilayah Papua. Sementara itu, Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat.
"Saya ke Papua juga melihat apa yang mereka inginkan dan menyamakan persepsi DOB dibangun untuk apa," katanya.
Ma'rif berharap wapres terpilih dapat lebih baik lagi dari capaian yang ia raih.
"Jangan katakan ban serep, tapi fungsinya sebagai wapres, jangan wapres sebagai presiden. Wapres harus sesuai porsi-nya," imbuhnya.
