Palangka Raya (ANTARA) - Kapolda Kalteng Irjen Pol. Djoko Poerwanto mengatakan akan menindak tegas oknum anggota polisi yang terlibat politik praktis pada pemilihan umum (pemilu) yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
"Sesuai arahan pimpinan kami Polri wajib netral dan apabila faktanya ada oknum yang tidak netral dalam pemilu akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku," kata Djoko Poerwanti di Palangka Raya, Selasa.
Dia juga menuturkan, para Kapolres di seluruh jajaran di Kalteng juga selalu diingatkan agar para personelnya benar-benar tidak terlibat dalam persoalan politik.
Saat ini pihak kepolisian dibantu TNI dan beberapa instansi terkait lainnya, terus menjaga keamanan dan ketertiban (kamtibmas) jelang hari H pemilu.
"Laporkan apabila ada oknum anggota Polri terlibat politik, karena sesuai aturan dan perintah pimpinan kami yakni Polri Netral pada pemilu ini," ucapnya.
Sementara itu Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol. Erlan Munaji mengungkapkan, update kamtibmas di masa kampanye pemilu saat ini situasi masih aman terkendali bahkan tidak ada gangguan-gangguan yang menonjol sementara ini.
Bahkan seluruh anggota Polri di setiap jajaran juga fokus pada pengamanan kamtibmas di massa pemilu tahun ini. Pihaknya bersama seluruh stakeholder serta tokoh masyarakat dan agama di Kalteng berupaya untuk agar pemilu tahun ini berjalan aman, damai dan lancar.
"Semoga saja apa yang sudah kita lakukan dapat terwujud sehingga masyarakat mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas serta sesuai pilihan mereka," demikian Erlan Munaji.
Berdasarkan pantauan di lapangan, personel Polda Kalteng dan Polresta Palangka Raya terus dikerahkan untuk menjaga situasi kamtibmas di daerah setempat.
Bahkan kantor penyelenggara pemilu seperti kpu dan bawaslu baik itu Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalteng dijaga ketat oleh anggota Kepolisian, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
