Pontianak (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 pemerintah kota bakal memperkuat pembangunan ekonomi makro secara inklusif.
"Sejumlah ekonomi makro dan pendukung lainnya telah disusun dalam RKPD Pontianak 2025. RKPD 2025 ini memperkuat pembangunan ekonomi inklusif Kota Pontianak," ujarnya di Pontianak, Kamis.
Ani menunjukkan bahwa Kota Pontianak telah mencapai pencapaian yang cukup baik dalam beberapa indikator ekonomi makro pada 2023 seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 81,63 persen dalam kategori sangat tinggi. Target IPM Kota Pontianak 2025 diharapkan dapat mencapai 82,33 persen.
"Pencapaian nilai IPM 2023 tersebut lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalbar sebesar 74,39 persen dan nasional yang mencapai 70,47 persen," tambahnya.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Pontianak pada 2023 adalah 4,75 persen. Target di RKPD tahun 2025 berkisar 4,80-5,25 persen.
Angka kemiskinan Kota Pontianak sebesar 4,45 persen, lebih rendah dibandingkan presentasi Provinsi Kalbar sebesar 6,71 persen dan nasional sebesar 9,36 persen. Target angka kemiskinan Kota Pontianak 2025 diharapkan terus menurun menjadi 4,27 persen.
Untuk tingkat pengangguran terbuka 2023 berada di angka 8,92 persen. Tingkat pengangguran terbuka ini di atas pencapaian Provinsi Kalbar sebesar 5,05 persen dan nasional sebesar 5,32 persen. Tingkat pengangguran terbuka ini ditargetkan terus menurun menjadi 8,10 persen pada tahun 2025.
Demikian halnya inflasi 2023 mengalami penurunan sebesar 2,09 persen dari tahun sebelumnya, diharap target inflasi 2025 berada di kisaran 1,5-3,5 persen.
"Diharapkan fokus pada prioritas dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD 2025, Kota Pontianak dapat terus berkembang menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata," katanya.
