Pemprov Kalbar berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi terintegrasi

Pontianak (ANTARA) - Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menegaskan komitmen penuh Pemprov Kalbar mendukung program dan kegiatan KPK dalam pemberantasan korupsi secara terintegrasi.

"Sebagai Pj Gubernur saya memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapapun yang terbukti melakukan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," kata Harisson saat menerima penghargaan prestisius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai Pemerintah Daerah dengan Peningkatan Nilai Most Corruption Perception (MCP) Tertinggi tahun 2023 di Balai Petitih kantor Gubernur Kalbar, Selasa.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, dari Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang, dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kalimantan Barat.

Harisson mengapresiasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan oleh KPK kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. Program ini melibatkan berbagai pihak dan instansi, termasuk Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kepala Perwakilan Ombudsman di Kalimantan Barat.

"Program ini sangat penting dan harus didukung sepenuhnya, mengingat kecenderungan untuk melakukan praktek korupsi bisa ditemukan pada berbagai sektor pemerintahan daerah, dari yang besar hingga yang kecil," tuturnya.

Pj. Gubernur juga mengingatkan kepada kepala perangkat daerah untuk menjalankan tugas dengan jujur tanpa korupsi. Menurutnya, praktek korupsi akan menjadi beban berat bagi kinerja pemerintah daerah dan akan merugikan masyarakat yang menuntut perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan.

"Saya meyakini bahwa seluruh Bupati/Walikota se Kalimantan Barat memiliki komitmen yang sama dalam pemberantasan korupsi. Capaian nilai MCP Tahun 2023 menunjukkan komitmen tersebut, dan semoga pencapaian yang baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan," katanya.

Harisson juga berharap dengan diraihnya penghargaan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus bekerja sama dengan KPK dan semua pihak terkait untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," kata Harisson.