MSP Forum ajang tukar ide soal perencanaan tata ruang laut

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan gelaran Marine Spatial Planning (MSP) Forum ke-6 yang digelar Bali pada 8-11 Oktober di Nusa Dua, Bali menjadi ajang bertukar ide serta penguatan perencanaan tata ruang maritim yang berkelanjutan.

“Ini adalah membahas dan bertukar ide serta rekomendasi konkrit tentang penguatan hubungan antara perencanaan tata ruang maritim dan kelautan,” ujar Trenggono dalam sesi jumpa pers di Badung, Bali Selasa.

Trenggono menjelaskan forum MSP ke-6 ini menjadi gelaran yang pertama digelar di kawasan Asia yang membahas tiga tema yang meliputi peta jalan MSP yang diperbarui yang meliputi perlindungan dan pemulihan serta perlindungan laut; perubahan iklim serta ekonomi biru yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) KKP Victor Gustaaf Manoppo menambahkan, Indonesia berkomitmen dalam pengelolaan wilayah maritim dengan menyeimbangkan antara aspek ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Hasil dari forum ini akan berkontribusi pada formulasi strategi dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan adil,” ujar Victor.

MSP Forum diikuti oleh 115 peserta dari 51 negara, yang terdiri dari berbagai unsur dan berasal dari berbagai benua, mulai dari pemerintah, LSM, hingga pelaku usaha sektor swasta yang diharapkan akan berdiskusi dan menghasilkan rekomendasi untuk penguatan perencanaan ruang laut yang terkait tiga pilar tematik yang diusung.

Gelaran hasil kolaborasi dengan Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (UNESCO-IOC) dan the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission (DG MARE) ini diharapkan mampu menghasilkan solusi dalam menghadapi tantangan sektor maritim yang ada.

Kepala Unit DG MARE Felix Linemann mengatakan, forum ini menjadi ajang pertukaran informasi dan menyatukan inisiatif dalam pengelolaan sektor maritim. Hal ini sejalan dengan Uni Eropa yang memiliki regulasi yang mengharuskan negara anggota memiliki rencana tata ruang kelautan.

“Kita bisa belajar banyak, dari negara maritim dan sebenarnya kita bisa satukan rencana ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Kebijakan Kelautan dan Koordinasi Regional UNESCO-IOC Julian Barbière mengungkapkan forum ini menjadi gelaran untuk mempromosikan penelitian tata ruang laut serta mengembangkan sektor kelautan dan perikanan dalam menghadapi tantangan maritim melalui kolaborasi.