Kapolda ajak ormas cegah konflik sosial di Sulawesi Barat

Mamuju (ANTARA) - Kapolda Provinsi Sulawesi Barat Irjen Polisi Adang Ginanjar mengajak organisasi masyarakat  mencegah konflik sosial di provinsi setempat.

"Polda Sulbar dan Forkopimda Sulbar bersama seluruh ormas, organisasi kepemudaan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi daerah di Sulbar, telah melakukan pertemuan dalam rangka mencegah konflik sosial agak tidak terjadi di Sulbar," kata Kapolda Sulbar di Mamuju, Senin.

Polda Sulbar juga bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar turut mencegah konflik sosial di Sulbar.

"Kami Polri khususnya Polda Sulbar tidak dapat bekerja sendiri, namun perlu berkolaborasi bersama stekholder yakni TNI, Pemprov Sulbar maupun ormas, OKP dan Organda," katanya.

Menurut dia, Kami Polri khususnya Polda Sulbar tidak dapat bekerja sendiri, namun perlu adanya kolaborasi bersama stekholder TNI, Pemerintah Daerah maupun rekan-rekan OKP, Ormas, dan Organda," ujarnya.

Ia mengatakan, Polda Sulbar juga akan terus mendorong semua pihak agar mencegah terjadinya konflik di Sulbar.

"Polda Sulbar juga akan bekerja mencegah konflik sosial dengan memegang teguh tagline "Sulbar yang Mala'bi dan Siamasei," sehingga daerah kini tetap aman dan kondusif dan menghasilkan tali persaudaraan yang utuh," ujarnya.

Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerah.

"Tidak ada kepentingan politik atau ekonomi untuk kepentingan pribadi, yang ada adalah bagaimana kita membangun Sulbar secara bersama-sama," ujarnya.

Kepala Kejati Sulbar, Andi Darmawangsa juga menyampaikan, akan terus membangun dialog dengan seluruh masyarakat dalam suasana tenang dan kebersamaan untuk membangun Sulbar.

Sementara itu akademisi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Farhanuddin, mendukung langkah Gubernur Sulbar dalam merespon aspirasi masyarakat dengan dialog untuk mencari solusi pembangunan dengan penuh kebersamaan.

"Diharapkan gubernur terus membangun dialog dengan masyarakat secara berkala di lima kabupaten di Sulbar untuk memastikan masyarakat terus berpartisipasi dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.